Poll

Setujukah jika Syariat Islam diterapkan di Indonesia?

Ya
22 (26.2%)
Tidak
56 (66.7%)
Tergantung Situasi
4 (4.8%)
Bingung
2 (2.4%)

Total Members Voted: 84

Author Topic: Tentang Syariat Islam  (Read 20217 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

April 30, 2008, 10:52:10 PM
  • FK Friend
  • FK - Hero
  • ******
  • Posts: 2872
  • Gender: Male
  • Iesous
Bagaimana Jika Syariat Islam diterapkan di Indonesia?
Mengingat perkembangan akhir-akhir ini dimana dinamika dalam kehidupan berbangsa dan negara yang semakin mengarah ke arah Islamisasi dalam berbagai Aspek kehidupan tidak lagi merupakan sesuatu yang sifatnya underground lagi dan cenderung memaksa untuk menyeragamkan sudut pandang golongan dalam menyikapi berbagai masalah yang menimpa negara ini.Jika hal tersebut hanya sebatas dari upaya-upaya dakwah secara damai tanpa mengutak-utik dasar dari pendirian bangsa dan negara ini yaitu Pancasila yang membuat berbagai suku-bangsa di wilayah Nusantara ini sepakat untuk ikut serta dalam kontrak sosial pendirian negara Indonesia dan tidak memaksakan pandangan suatu golongan dalam Norma dasar pendiriannya serta memperhatikan segala perbedaan yang ada dalam sebuah konsep Bhineka Tunggal Ika, bagi setiap insan yang beradab hal tersebut merupakan suatu hal yang biasa.Namun kenyataannya dari berbagai fakta yang terjadi di Bangsa Indonesia ini beberapa tahun terakhir, kenyataannya mereka sengaja menciptakan dualisme hukum dengan mamasukkan prinsip-prinsip syariat Islam ke dalam berbagai peraturan-peraturan daerah, bahkan salah satu provinsi di Indonesia nyata-nyatanya sudah menganut Syariat Islam (beberapa provinsi lagi segera menyusul).

Selain itu atas dasar gerakan-gerakan moral dengan intimidasi-intimidasi dalam bentuk psikologis maupun fisik mulai muncul Polisi-polisi moral yang secara tidak langsung memaksakan sudut pandangnya dalam pemahaman yang tentunya tidak akan sama karena beranjak dari logika ideologi yang berbeda.Bahkan dengan dalil sebagai penduduk mayoritas, mereka beranggapan bahwa sudah sepantasnya bahwa Indonesia menganut paham Syariat Islam.Hal ini bukanlah suatu isapan jempol lagi karena gerakan mereka sudah jelas-jelas dilakukan secara terorganisir, dan bukan tidak mungkin bahwa dalam waktu dekat Syariat Islam akan "benar-benar" diberlakukan di Indonesia.

ada beberapa pertanyaan yang sebagai ajukan sebagai pengantar untuk diskusi:
1.Setujukah jika Syariat Islam diterapkan di Indonesia? Kenapa?
2.Tindakan yang anda lakukan jika Syariat Islam diterapkan di Indonesia?
3.Tindakan apa yang anda lakukan agar syariat Islam tidak diberlakukan di Indonesia??
4.Menurut Anda berbahayakah syariat Islam bagi pemeluk agama lain selain agama Islam dan merasa terancamkah jika hal tersebut benar-benar diterapkan?
5.Bagaimana pandangan Anda mengenai Syariat Islam itu sendiri?

Diskusinya yg terarah dan no SARA..
I've HanDs, BuT i Can't aLwaYs ToUcH Ur HanDs.

I've EaRs,But i Can't aLwaYs HeaR Ur vOiCe.
 
I've MouTh,BuT i Can't aLwaYs TaLk To U.
 
I've eYes,But i Can't aLwaYs LooK aT U.
 
But.. I've HEART!!
ThaT HEART aLwaYs PraY FoR U..
April 30, 2008, 11:06:02 PM
Reply #1
  • FK - Hero
  • *****
  • Posts: 550
  • Gender: Female
  • JC is my GOD, FatHeR, sTReNgth , n my jOy.....
emang isinya syari'at tu apa yah? :rolleye0014:
contoh penerapannya yg kaya apa, biar ga beda persepsi, bole kan nanya, hehe... :angel:
April 30, 2008, 11:16:50 PM
Reply #2
  • FK Friend
  • FK - Hero
  • ******
  • Posts: 2872
  • Gender: Male
  • Iesous
maaf sebelumnya..
ini ada artikel bagus sebagai bahan pertimbangan untuk vote.

JEJAK regulasi bernuansa Islami di Sulawesi Selatan seolah mengikuti perjalanan karier Patabai Pabokori, 54 tahun. Ketika ia kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, DPRD mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan Al-Quran, 18 April lalu. Patabai bangga. "Inilah satu-satunya perda tentang pendidikan," katanya. Wakil Gubernur Syahrul Yasin Limpo pun berharap, perda ini dapat mempercepat penurunan buta aksara Al-Quran.

Sebelum itu, saat menjabat sebagai Bupati Bulukumba untuk dua periode (1995-2005), Patabai menggolkan empat perda berspirit syariat Islam. Perda Minuman Keras; Zakat, Infak, dan Sedekah; Baca-Tulis Al-Quran bagi Siswa dan Calon Pengantin; serta Pakaian Muslim/Muslimah. Keempatnya lahir pada 2003. Kabupaten ini pun populer sebagai pionir penerapan syariat Islam di Sulawesi Selatan.

Eksperimen syariah di Bulukumba bahkan menembus pemerintahan terendah: desa. Sebanyak 12 desa dijadikan areal percontohan penerapan syariat Islam sejak awal 2005. Sedemikian kondangnya nama Bulukumba di mata pendukung syariah, sampai Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan III, Maret 2005, pun digelar di sana. Kongres ini kental warna syariahnya. Ada rekomendasi agar umat Islam memilih kepala daerah yang punya komitmen pada syariat Islam.

Sepeninggal Patabai, implementasi syariat Islam di desa-desa pilot project itu kian pesat. Malah melampaui perda kabupaten dan provinsi. Karena desa itu berani menerapkan pidana hudud. Desa Padang, Kecamatan Gantarang, misalnya, menetapkan "peraturan desa". Isinya, aturan tentang delik perzinaan (cambuk 100 kali), qadzaf alias menuduh zina (cambuk 80 kali atau dilimpahkan ke polisi), minuman keras (cambuk 40 kali), dan pidana qishash (balasan setimpal) bagi tindak penganiayaan.

Kabupaten di Sulawesi Selatan selain Bulukumba juga tak mau ketinggalan. Pangkep, Gowa, dan Wajo seolah berlomba membuat perda syariah. Tapi dinamika ini bukan khas Sulawesi Selatan, yang pada 2002 pernah menuntut otonomi khusus penerapan syariat Islam. Suara serupa berkembang di Provinsi Banten dan Riau. Juga beberapa kabupaten/kota, semisal, Cianjur, Tasikmalaya, Pamekasan, Mataram, dan Dompu.

Gelora bersyariat-ria di berbagai daerah ini sudah bergulir lima tahunan terakhir. Tepatnya sejak otonomi daerah ditetapkan. Tapi akselerasi geliat itu terasa kian melesat belakangan ini, di tengah ingar-bingar polemik nasional tentang Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Meski RUU ini tak eksplisit mengusung idiom syariah, polemik yang mengitarinya diwarnai sentimen pro-kontra syariat Islam. Sampai ada tudingan Arabisasi dan Islamisasi di balik RUU itu.

Belum tuntas berdebat RUU APP, publik tergiring membincangkan ihwal Perda Pelacuran di Kota Tangerang. Lalu muncul kabar tentang Raperda Anti-Maksiat di Kota Depok. Tak mau ketinggalan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta juga menyiapkan Raperda Anti-Maksiat untuk DKI Jakarta.

Silang pendapat pun makin keras. Berbagai simpul pengusung syariat seolah berkejaran diburu tenggat. Perkembangan ini seperti mengamini survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, tentang tingginya dukungan orang pada tawaran penerapan syariat Islam. Dari 2001 hingga 2004, trennya naik. Dukungannya di atas 70%.

Di lapangan, dukungan itu ditandai dengan maraknya simpul pejuang syariat. Ada Majelis Mujahidin yang memang dibentuk untuk penegakan syariat Islam. Mereka menyusun draf revisi KUHP berdasarkan syariat. Ada Komite Persiapan Syariat Islam Banten, Gerakan Penegak Syariat Islam Yogyakarta, Lembaga Pengkajian, Penegakan, dan Penerapan Syariat Islam Garut, Badan Pengkajian dan Pengembangan Syariat Islam Sukabumi, Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam Pamekasan di Madura, dan Komite Penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan.

Dalam pada itu, kampanye khilafah Islamiyah (imperium Islam trans-nasional) terus-menerus disuarakan kelompok Hizbut Tahrir. Lewat berbagai aksi demonstrasi, spanduk-spanduk, ceramah, pengajian, diskusi, buku-buku, majalah, dan sebagainya. Mereka menempatkan khilafah sebagai alternatif kegagalan sistem politik (demokrasi) dan ekonomi (kapitalisme) yang tengah berlangsung.

Meski berbagai simpul itu memiliki spektrum agenda berbeda-beda, kesan yang berkembang, agenda penerapan syariat satu paket dengan kampanye khilafah dan negara Islam. Berbagai kalangan di kawasan minoritas muslim, seperti Sulawesi Utara, Bali, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), umumnya risau melihat semarak syariat. Ada kekhawatiran pada keutuhan nasional. Agama, bagi mereka, tidak bisa masuk dalam hukum negara, termasuk dalam undang-undang.

"Agama apa saja, Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu, tidak bisa memasukkan syariatnya dalam undang-undang," kata Victor Mailangkay, anggota DPRD Sulawesi Utara. "Karena kita telah berkomitmen dalam bingkai NKRI (negara kesatuan Republik Indonesia) yang berdasar Pancasila dan UUD 1945," ujar Sekretaris Partai Golkar Sulawesi Utara itu kepada Jurichal Antameng dari Gatra.

Ancaman pada integrasi pun dikhawatirkan Ince Sayuna, anggota DPRD NTT. "Ujung-ujungnya merupakan ancaman disintegrasi bangsa," kata Ince Sayuna kepada Antonius Un Taolin dari Gatra. "Jika syariat Islam berhasil diundangkan, kami warga NTT tidak tertutup kemungkinan akan memisahkan diri dari NKRI. Karena kami hanya satu prinsip, Pancasila harga mati landasan hukum NKRI," Ince menambahkan.

Wakil Gubernur Bali, I.G.N. Kesuma Kelakan, berpandangan bahwa semua peraturan harus dibuat lintas agama dan lintas suku. "Di Bali, kalau ada perda yang sangat Hindu, saya juga akan tentang," katanya kepada koresponden Gatra Komang Erviani. Kelakan menyerukan kembali pada komitmen awal, UUD 1945. Kalau ada yang ingin memberlakukan syariat Islam bagi Indonesia, menurut Kelakan, "Mereka berarti tidak paham UUD 45."

Anggota DPRD Papua, Yance Kayame, menilai gerakan penerapan syariat Islam tak sampai mengancam integrasi bangsa. "Tapi bisa mengancam, menyulut konflik horizontal," katanya kepada Gatot Ariwibowo dari Gatra. "Memang tidak akan sampai pada disintegrasi bangsa, namun syariat Islam itu kan ideologi. Sangat memicu konflik horizontal bila diterapkan di daerah yang Islamnya minoritas."

Sekjen Partai Damai Sejahtera, Denny Tewu, juga berpandangan bahwa ajaran spesifik agama, seperti kewajiban berjilbab bagi muslimah atau keharusan jadi pengikut Kristus, tak perlu masuk undang-undang atau perda. Denny tidak menolak bila nilai agama masuk perda atau undang-undang. "Tapi nilai agama yang universal," ujarnya. Misalnya, semua agama mengajarkan kebaikan, saling mengasihi, dan bekerja sama.

Arskal Salim, kandidat doktor hukum Islam di Universitas Melbourne, Australia, pernah menyusun lima tingkat penerapan hukum Islam, sebelum sampai pada agenda negara Islam. Pertama, hukum kekeluargaan (perkawinan, perceraian, dan kewarisan). Kedua, masalah ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan zakat.

Ketiga, praktek ritual keagamaan, seperti kewajiban jilbab, larangan alkohol dan judi. Keempat, hukum pidana Islam, terutama penerapan sanksi model cambuk, potong tangan, dan rajam. Kelima, penggunaan Islam sebagai dasar negara.

Lima level itu disusun secara hierarkis, mulai terendah sampai tertinggi. "Tuntutan penerapan lima level hukum Islam mengimplikasikan pembentukan negara Islam," kata Arskal. "Makin tinggi level tuntutan, makin dekat menuju negara Islam," dosen Fakultas Syariah UIN Jakarta itu menambahkan. "Sebaliknya, semakin rendah level tuntutannya, semakin rendah tingkat komitmen pada negara Islam."

Bila dicermati, unsur level pertama sampai keempat saat ini sudah ada yang terserap dalam legislasi nasional. Hukum kekeluargaan, sejak 1974, terserap dalam Undang-Undang Perkawinan. Perbankan Islam mendapat payung hukum sejak 1992. Ritual agama seperti haji, zakat, wakaf, dan busana Islami sudah masuk undang-undang dan perda. Sedangkan pidana Islam telah diadopsi dalam beberapa qanun di Aceh dan peraturan desa di Bulukumba.

Hanya tingkat kelima yang gagal pada sidang Konstituante 1955. Apakah ini berarti pewujudan negara Islam tinggal selangkah lagi? Arskal menilai belum. "Saya belum melihat semua perda itu sudah sampai level keempat," katanya. Prinsip hudud dan qishash dalam Quran-hadis belum dipraktekkan. Mestinya, pencuri dipotong tangan, pezina dicambuk 100 kali, atau pemabuk dicambuk 80 kali.

Kalau pezina hanya didenda atau dipenjara, itu bukan pidana hudud, melainkan ta`zir (sanksinya dibikin penguasa untuk tujuan pembinaan). Pidana hudud bisa turun jadi ta`zir bila syarat jatuhnya sanksi hudud tak terpenuhi. Misalnya, orang berzina tapi tak disaksikan empat saksi. "Selama hudud dan qishash belum terjelma dalam perda, tapi masih lebih banyak berupa ta`zir, maka itu masih transisi dari level ketiga ke level keempat," ujarnya. Jadi, negara Islam masih cukup jauh.

Dua ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tetap setia dengan Indonesia sebagai negara-bangsa. Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir juga menyatakan hal serupa. Besarnya dukungan pada syariat Islam tampaknya tidak berbanding lurus dengan sokongan pada negara Islam. Indonesia saat ini baru marak sebagai "negeri syariah", bukan "negara syariah".

Asrori S. Karni dan Bernadetta Febriana, dan Anthony (Makassar)
[Laporan Utama, Gatra Edisi 25 Beredar Senin, 1 Mei 2006]
I've HanDs, BuT i Can't aLwaYs ToUcH Ur HanDs.

I've EaRs,But i Can't aLwaYs HeaR Ur vOiCe.
 
I've MouTh,BuT i Can't aLwaYs TaLk To U.
 
I've eYes,But i Can't aLwaYs LooK aT U.
 
But.. I've HEART!!
ThaT HEART aLwaYs PraY FoR U..
May 02, 2008, 10:32:23 AM
Reply #3
  • FK - Full Member
  • ***
  • Posts: 159
  • Gender: Female
Wah ...tidak deh , gak cocok dgn negara kita yg bhineka tunggal ika. Memangnya zaman barbar , pencuri harus di potong tangannya? ih sadis amat. Gak ada kesempatan buat bertobat dan jika iya dia bertobat tp tanpa tangan lalu apa yg musti diperbuat dia? gak banget deh kejammmmm.
May 02, 2008, 10:40:57 AM
Reply #4
  • FK - Hero
  • *****
  • Posts: 1603
  • Gender: Male
    • http://profiles.friendster.com/dergian
emange iki negorone mbahe...ana-ana wae..ya jelas ente kagak setuju..

 :character0110: :character0110: :fighting0028: :fighting0028: :character0110: :character0110: :fighting0028: :fighting0028:
MEMAYU HAYUNING BAWONO
May 02, 2008, 12:13:24 PM
Reply #5
  • FK - Hero
  • *****
  • Posts: 3136
Setuju ma sista V2ho, diriku ngga setuju... :D
mau mau, engga engga, jangan mau yang engga engga
May 02, 2008, 12:40:34 PM
Reply #6
  • ... less of me and more of YOU...
  • FK Friend
  • FK - Hero
  • ******
  • Posts: 2466
  • Gender: Female
kalo negara INDONESIA diberlakukan SYARIAT ISLAM ntar semua masyarakatnya malah sebagian besar menjadi TERORIS lho!!! sekarang aja udah banyak teroris apalagi diberlakukan tuh peraturan ganas... udah gitu ntar para wanitanya diKAWINin KONTRAK doang, abis "dihisap" sarinya bisa "dibuang" alias CERAI... TOLAK deh nih peraturan yang SOK SUCI!!!
all the best for Jesus Christ !!!
May 02, 2008, 09:23:55 PM
Reply #7
  • FK - Full Member
  • ***
  • Posts: 248
  • Gender: Male
    • The Methuselah Factor
Syariah gak akan dibatalin hanya gara-gara segelintir orang tidak setuju kan? He he he...
Tapi buat saya sih kalaupun dijalanin artinya ada sesuatu yang Tuhan rencanakan untuk Indonesia.

Lagipula mungkin dengan adanya syariah justru akan membuka mata mereka bahwa "PERBUATAN BAIK" tidak bisa membuat masyarakat menjadi lebih baik. Dari sekian banyak peraturan dan hukum-hukum saya yakin tidak ada 1 manusiapun yang bisa menjalankannya dengan 100% sempurna (ingat saja orang Israel).

Siapa tahu dengan syariah dijalankan, mereka malah sadar bahwa hukum dan peraturan tersebut bukanlah jawabannya (Turki sudah menjadi saksi sejarah dalam hal ini).

Keselamatan hanya ada karena inisiatif dan kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik manusia.

JBU  :happy0025:
« Last Edit: May 02, 2008, 09:27:25 PM by Methuselah Factor »
Methuselah, oldest man on earth. Lived for 969 years, dead for more than 5.000 years... and still counting
-
http://paultuanakotta.blogspot.com
May 03, 2008, 05:59:59 AM
Reply #8
  • FK Friend
  • FK - Senior
  • ******
  • Posts: 314
  • Gender: Male
Hal mau diterapkan Syariat Islam bukanlah hal yg baru buat umat Muslim, sebab tujuan mereka, (sesuai dengan ajarannya), adalah utk membuat Islam menjadi global. Makanya sekarang kita lihat terutama dinegara2 barat (eropa), dimana ada mulai suatu gerakan yg sedang menuju kepada adanya suatu domination dari pihak mereka utk menguasai dunia.

Hanya saja, oleh karena negara2 barat dipopulasi oleh org2 non-muslim, maka mereka harus berhati-hati dan menggunakan cara halus sementara ini (tidak spt di Indonesia atau negara muslim lainnya, yaitu dgn cara kekerasan), walaupun ada juga yg menggunakan terrorisme.
Juga harus diingat bahwa adanya immigrasi dari negara2 muslim ke Eropa dan Amerika akan mempengaruhi status mereka nanti, mengingat ratio pertambahan penduduk yg beragama Islam jauh melebihi penduduk aslinya, dan ini akan membuat mereka semakin kuat, apalagi kalau kita ingat bahwa pemerintah masyarakat diEropa sangat liberal dan takut dituduh tidak toleransi, racist, dsb

Ada suatu kutipan dari sorang cleric India bernama Ashraf Mohamedy yg ditayangkan dalam program TV yg berjudul Peace TV mengenai bagaimana org2 Muslim harus menjadi "terroris":

Quote
I would stress that every Muslim should be a terrorist. I repeat: Every Muslim should be a terrorist. A terrorist is a person who terrifies others, who terrorizes others. That is precisely the reason we have the police. As soon as the robber sees the policeman, he is terrified, he is terrorized. Similarly, the Muslims should terrorize the anti-social elements in society. He should terrorize the robber, the decoy, the rapist. I know that "terrorist" is taken as a concept of a person who terrorizes the common man. But we Muslims should be terrorists for the anti-social elements in society

link: http://www.memritv.org/clip_transcript/en/1751.htm
« Last Edit: May 03, 2008, 06:04:03 AM by sandpiper »
For I determined not to know anything ... except Jesus Christ and Him crucified.
May 03, 2008, 07:16:39 AM
Reply #9
  • FK - Newbie
  • *
  • Posts: 21
  • Gender: Female
Gimana kalo negara ini dibagi 2 aja, setengah buat muslim setengahnya lagi buat non muslim. Jadi mereka bebas mo ngatur wilayah mereka sendiri tanpa utak atik teritoty orang laen. So mo pake syariah kek, mo pake apa kek.. atur atur sendiri wae lah...

 


[X]
Shalom! Selamat datang di Komunitas Kristen Online!

Nampaknya anda belum login. Klik disini untuk login

Belum menjadi member? Klik disini untuk DAFTAR GRATIS (cuma 1 menit)