Author Topic: Setujukah hukuman mati di Indonesia?  (Read 2722 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

December 13, 2014, 06:17:47 AM
Reply #40
  • FK - Hero
  • *****
  • Posts: 1042
  • Gender: Male
  • Denominasi: Protestan
Presiden Jokowi menolak grasi 64 pidana mati kasus narkoba, 5 diantaranya akan segera dieksekusi.
Setujukah anda dengan penerapan hukuman mati di Indonesia?

 :rolleye0014: :rolleye0014:

Saya setuju hukuman mati.

Dasar yang paling utama dari suatu proses peradilan adalah.....KEADILAN.
Bukan efek jera, bukan pertobatan si pelaku. -----yang ini adalah masalah lain, kl jera dan bertobat, syukur, tapi bukanlah tujuan.
Sisi si korban haruslah diperhatikan. Saya akan berdiri pada sisi si korban, bukan membela si pelaku.

Bagaimana menurut Firman Tuhan ?
Mata ganti mata..., gigi ganti gigi...., itukan kan Perjanjian Lama ?.
Bukankah Perjanjian Baru adalah kasihilah musuhmu ?

Mengasihi musuh tidak berarti menyingkirkan keadilan.
Ingat, hukuman atas kita pun tetap berlaku, meskipun Bapa mengasihi kita, hukuman dipikulkan pada Putra-Nya, Yesus Kristus.

Adakah yang tidak setuju jika hukuman atas kita tidak dipikulkan atas Yesus Kristus ? Dihapuskan begitu saja ? Artinya kita setuju bahwa Allah tidak perlu maha adil.

December 13, 2014, 06:40:46 AM
Reply #41
  • FK - Hero
  • *****
  • Posts: 1042
  • Gender: Male
  • Denominasi: Protestan
Sependapat, terlebih lagi memang secara hukum sudah ada aturannya pula.
Nah, bagaimana dengan gerakan anti hukuman mati?
Dalam hal ini merubah KUHP, mencabut pidana mati, sebagai Kristen apakah kita dukung pencabutan atau kita justru mendukung hukuman mati?

 :mad0261:

Sekiranya hukuman mati dihilangkan, hukuman apakah yang bisa mengakomodasi keadilan bagi si korban ?
Jika ada silahkan hukuman mati dihilangkan. Jika tidak ?
Apakah adil jika gembong narkoba masih mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara - bahkan hidup dalam kemewahan -, sementara ribuan - bahkan puluhan ribu - keluarga kehilangan masa depannya ?

 :'( :'(
December 13, 2014, 06:49:09 AM
Reply #42
  • FK - Hero
  • *****
  • Posts: 13019
Sekiranya hukuman mati dihilangkan, hukuman apakah yang bisa mengakomodasi keadilan bagi si korban ?
Jika ada silahkan hukuman mati dihilangkan. Jika tidak ?
Apakah adil jika gembong narkoba masih mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara - bahkan hidup dalam kemewahan -, sementara ribuan - bahkan puluhan ribu - keluarga kehilangan masa depannya ?

 :'( :'(

Jadi dasarnya adalah keadilan? Ataukah pembalasan atasnama keadilan?

Nah, jika anda setuju hukuman mati, apa saja tindak kejahatan yang layak dihukum mati ?

 :)
December 13, 2014, 07:47:31 AM
Reply #43
  • FK - Hero
  • *****
  • Posts: 1042
  • Gender: Male
  • Denominasi: Protestan
Jadi dasarnya adalah keadilan? Ataukah pembalasan atasnama keadilan?


Bedakan antara pembalasan dengan keadilan.
Pembalasan akan dilakukan si korban.------> sebagai orang Kristen, ini sudah diserahkan menjadi hak Tuhan.
Pengadilan, menjatuhkan hukuman, dilakukan oleh hakim. Bukan pembalasan, tetapi konsekwensi.
Jika pembalasan, tidak perlu ada hakim.

Pertanyaan balasan, apakah anda setuju jika semua pendosa diampuni begitu saja oleh Tuhan ?
Saya yakin, jawaban anda pasti tidak.
Hukuman Tuhan, walaupun FT ada yang memakai kata pembalasan, tetapi lebih tepat pada konsekwensi.


Nah, jika anda setuju hukuman mati, apa saja tindak kejahatan yang layak dihukum mati ?

 :)

Ahli hukum saja yang jawab, memang sebaiknya ditinjau dari sudut keadilan dari si korban.
Bukan dari sisi pendisiplinan..........enak aja, si korban hidupnya berantakkan, si pelaku hidupnya dibina untuk masa depan yang cerah...??

Salam.
December 13, 2014, 08:25:41 AM
Reply #44
  • FK - Junior
  • **
  • Posts: 59
  • Denominasi: Denominasi ....

Nah, kembali ke soal hukuman mati di Indonesia, berarti anda setuju diberlakukan hukuman mati?
Ya, saya setuju. Karena kita berbicara dalam konteks negara.

Misalnya saja dari post Bung Seek d Truth (maaf saya quote tanpa izin  :char11: ):

-cut-

Sebab hukum kasih menekankan pentingnya penghormatan kepada martabat dan kehidupan manusia (karena Allah menghendaki agar kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri- Mat 22:39; Mrk 12:31), dan ini mengakibatkan dua implikasi:
1) sang narapidana harus tetap dihargai sebagai manusia, namun demikian ia tetap harus menerima konsekuensi dari segala perbuatannya dan agar ia menyadari kesalahannya
2) harus dibuat jaminan agar jangan sampai perbuatan narapidana tersebut terjadi lagi dan mengancam keselamatan orang yang lain.
Jika kedua hal ini tercapai sesungguhnya sudah dipenuhi prinsip keadilan, namun demikian tetap memberikan kesempatan kepada sang narapidana itu untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah.

-cut
"2) harus dibuat jaminan agar jangan sampai perbuatan narapidana tersebut terjadi lagi dan mengancam keselamatan orang yang lain."

Bagaimana caranya menjamin bahwa seseorang yg seorang mantan napi tidak mengulangi perbuatannya? Maling keluar LP bisa jadi maling lagi. Apalagi seorang bandar narkoba yg begitu silau dengan uang, jika negara memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengulangi lagi perbuatannya maka negara gagal melindungi warga negaranya hanya atas nama HAM seorang bandar narkoba.

Masalah menghilangkan nyawa orang memang bukan perkara main-main. Tapi kalau tidak salah Paus pun mengatakan bahwa hukuman seumur hidup adalah hukuman mati yang terselubung. Jadi sebenarnya berapa tahun hukuman yg adil bagi pelaku teroris dan bandar narkoba.
1 bom saja yg lolos bisa membunuh belasan orang di gereja.
1 kg narkoba yg lolos bisa merusak masa depan puluhan orang.
Jadi yg adil bagaimana?
December 13, 2014, 12:19:19 PM
Reply #45
  • FK - Hero
  • *****
  • Posts: 13019
Bedakan antara pembalasan dengan keadilan.
Pembalasan akan dilakukan si korban.------> sebagai orang Kristen, ini sudah diserahkan menjadi hak Tuhan.
Pengadilan, menjatuhkan hukuman, dilakukan oleh hakim. Bukan pembalasan, tetapi konsekwensi.
Jika pembalasan, tidak perlu ada hakim.

Sepertinya hakim 'dimanfaatkan' agar pembalasan tidak menjadi berlebihan. Dalam hal ini agar satu gigi dibayar satu gigi, begitu kan ya?

Quote
Pertanyaan balasan, apakah anda setuju jika semua pendosa diampuni begitu saja oleh Tuhan ?
Saya yakin, jawaban anda pasti tidak.

Ini bernuansa pembalasan, kan?

Quote
Hukuman Tuhan, walaupun FT ada yang memakai kata pembalasan, tetapi lebih tepat pada konsekwensi.

Konsekuensi? Sepertinya kita mengakui bahwa kita tidak layak diampuni, tetapi karena kemurahan Tuhan saja maka kita diampuni. Karena tidak ada perbuatan manusia yang dapat menyelamatkannya kalau Tuhan 'membalas' kesalahan yang kita lakukan, bukankah begitu, bro?

Quote
Ahli hukum saja yang jawab, memang sebaiknya ditinjau dari sudut keadilan dari si korban.
Bukan dari sisi pendisiplinan..........enak aja, si korban hidupnya berantakkan, si pelaku hidupnya dibina untuk masa depan yang cerah...??

Salam.

Jika seorang teroris, meledakkan bom hingga 200 nyawa melayang, kemudian diberi hukuman yang adil, berapa kali si pelaku itu harus dibunuh?

 :wink:
December 13, 2014, 03:53:16 PM
Reply #46
  • FK - Hero
  • *****
  • Posts: 8052
  • Denominasi: Newbie Baru Belajar
"2) harus dibuat jaminan agar jangan sampai perbuatan narapidana tersebut terjadi lagi dan mengancam keselamatan orang yang lain."

Bagaimana caranya menjamin bahwa seseorang yg seorang mantan napi tidak mengulangi perbuatannya? Maling keluar LP bisa jadi maling lagi. Apalagi seorang bandar narkoba yg begitu silau dengan uang, jika negara memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengulangi lagi perbuatannya maka negara gagal melindungi warga negaranya hanya atas nama HAM seorang bandar narkoba.

Masalah menghilangkan nyawa orang memang bukan perkara main-main. Tapi kalau tidak salah Paus pun mengatakan bahwa hukuman seumur hidup adalah hukuman mati yang terselubung. Jadi sebenarnya berapa tahun hukuman yg adil bagi pelaku teroris dan bandar narkoba.
1 bom saja yg lolos bisa membunuh belasan orang di gereja.
1 kg narkoba yg lolos bisa merusak masa depan puluhan orang.
Jadi yg adil bagaimana?

Caranya... contoh:
Napi tsb telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Surat Pernyataan dari Narapidana ttidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme.
Surat Jaminan Keluarga yang diketahui Lurah atau Kepala Desa; dan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala BNPT.

Apakah hukuman mati terhadap napi bisa menyelesaikan masalah ? bisa menghidupkan kembali korban ?

http://www.deathpenalty.org/article.php?id=81
1. ABOLITIONIST FOR ALL CRIMES
Countries whose laws do not provide for the death penalty for any crime:
Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bhutan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Cambodia, Canada, Cape Verde, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Cote D'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Finland, France, Gabon, Georgia, Germany, Greece, Guinea-Bissau, Haiti, Holy See, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kiribati, Kyrgyzstan, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niue, Norway, Palau, Panama, Paraguay, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome And Principe, Senegal, Serbia (including Kosovo), Seychelles, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Timor-Leste, Togo, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela


2. ABOLITIONIST FOR ORDINARY CRIMES ONLY
Countries whose laws provide for the death penalty only for exceptional crimes such as crimes under military law or crimes committed in exceptional circumstances:
Bolivia, Brazil, Chile, El Salvador, Fiji, Israel, Kazakstan, Latvia, Peru.


3. ABOLITIONIST IN PRACTICE
Countries which retain the death penalty for ordinary crimes such as murder but can be considered abolitionist in practice in that they have not executed anyone during the past 10 years and are believed to have a policy or established practice of not carrying out executions. The list also includes countries which have made an international commitment not to use the death penalty:
Algeria, Benin, Brunei, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Congo (Republic of), Eritrea, Gambia, Ghana, Grenada, Kenya, Laos, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Morocco, Myanmar, Nauru, Niger, Papua New Guinea, Russian Federation, South Korea, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tajikistan, Tanzania, Tonga, Tunisia, Zambia


4. RETENTIONIST
Countries and territories that retain the death penalty for ordinary crimes:
Afghanistan, Antigua and Barbuda, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Botswana, Chad, China, Comoros, Democratic Republic of Congo, Cuba, Dominica, Egypt, Equatorial Guinea, Ethiopia, Guatemala, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jamaica, Japan, Jordan, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Libya, Malaysia, Mongolia, Nigeria, North Korea, Oman, Pakistan, Palestinian Authority, Qatar, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Sudan, Syria, Taiwan, Thailand, Trinidad And Tobago, Uganda, United Arab Emirates, United States of America, Viet Nam, Yemen, Zimbabwe


Kita dapat belajar dari "Countries whose laws do not provide for the death penalty for any crime" ttg hal2 terkait..


« Last Edit: December 13, 2014, 03:59:48 PM by Seek d Truth »
Repentance and humility establish the soul. Charity and meekness strengthen it.
- Monk Evagrius
December 14, 2014, 09:08:57 AM
Reply #47
  • FK - Junior
  • **
  • Posts: 59
  • Denominasi: Denominasi ....
Caranya... contoh:
Napi tsb telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Surat Pernyataan dari Narapidana ttidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme.
Surat Jaminan Keluarga yang diketahui Lurah atau Kepala Desa; dan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala BNPT.

Apakah hukuman mati terhadap napi bisa menyelesaikan masalah ? bisa menghidupkan kembali korban ?

Sistem peradilan dirancang untuk menghukum pelaku kejahatan dan memberikan keadilan, bukan mengidupkan kembali korban.
Walaupun keadilan dalam hal ini juga bisa saja dirasa tidak adil, krn sistem peradilan ini disusun oleh manusia.

Lagipula adakah surat2 yg anda sebutkan diatas? Bagi seluruh napi? Dan apa sanksinya jika tidak dipatuhi?

Mengenai artikel yg anda sajikan, saya lebih setuju dgn "ABOLITIONIST FOR ORDINARY CRIMES ONLY"
« Last Edit: December 14, 2014, 09:11:43 AM by Sons Of Light »
December 14, 2014, 09:40:01 AM
Reply #48
  • FK - Hero
  • *****
  • Posts: 13019
Sistem peradilan dirancang untuk menghukum pelaku kejahatan dan memberikan keadilan, bukan mengidupkan kembali korban.
Walaupun keadilan dalam hal ini juga bisa saja dirasa tidak adil, krn sistem peradilan ini disusun oleh manusia.

Lagipula adakah surat2 yg anda sebutkan diatas? Bagi seluruh napi? Dan apa sanksinya jika tidak dipatuhi?

Mengenai artikel yg anda sajikan, saya lebih setuju dgn "ABOLITIONIST FOR ORDINARY CRIMES ONLY"

Jika artikel yang anda setujui "ABOLITIONIST FOR ORDINARY CRIMES ONLY"
Maka yang berlaku selain pada kasus darurat militer (kekuasaan dipegang oleh militer dalam kondisi darurat perang), dan kasus kasus khusus yang tentunya harus dijabarkan lagi. Kira kira apa saja yang anda anggap layak?

December 14, 2014, 10:22:07 AM
Reply #49
  • FK - Junior
  • **
  • Posts: 59
  • Denominasi: Denominasi ....
Jika artikel yang anda setujui "ABOLITIONIST FOR ORDINARY CRIMES ONLY"
Maka yang berlaku selain pada kasus darurat militer (kekuasaan dipegang oleh militer dalam kondisi darurat perang), dan kasus kasus khusus yang tentunya harus dijabarkan lagi. Kira kira apa saja yang anda anggap layak?
Narkoba, teroris, genosida
Silahkan ditambahkan kalau ada yg kurang
 


[X]
Shalom! Selamat datang di Komunitas Kristen Online!

Nampaknya anda belum login. Klik disini untuk login

Belum menjadi member? Klik disini untuk DAFTAR GRATIS (cuma 1 menit)