Di Denpasar Tak Ada Larangan Siswi Berjilbab

Saya membagikan berita ini berhubung ada berita yang marak di beberapa media bahwa di Bali ada larangan siswi muslimah berjilbab.

Di Denpasar Tak Ada Larangan Siswi Berjilbab
Rabu, 8 Januari 2014 18:47 WIB

Oleh Oleh I Made Argawa

Denpasar (Antara Bali) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar membantah adanya larangan terhadap siswi SMA mengenakan jilbab.
“Kami tidak pernah mengatur persoalan tersebut, kecuali mungkin sekolah agama,” kata Kepala Disdikpora Denpasar, I Gusti Ngurah Edy Mulya, Rabu.

Ia juga menganggap bahwa pemberitaan mengenai siswi di SMA Negeri 2 Denpasar yang dilarang mengenakan jilbab tidak benar. “Hal itu keliru besar karena sebenarnya kasus itu terjadi pada 2012,” ujarnya.

Pihaknya telah memanggil pihak SMA Negeri 2 Denpasar dan mendapatkan jawaban bahwa persoalan tersebut sudah selesai sejak dulu. “Sampai sekarang siswi itu juga masih bersekolah di sana,” ujarnya.

Justru dia mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan kebebasan kepada siswinya yang ingin mengenakan jilbab dalam setiap aktivitas di sekolah karena memang sekolah itu tidak mengatur pemakaian jilbab.

Bahkan Kepala SMA Negeri 2 Denpasar I Ketut Sunarta juga sudah pernah bertemu dengan orang tua siswi tersebut mengenai pemakaian jilbab.

“Memang tidak ada peraturan yang tertulis di sekolah mengenai hal tersebut. Kami memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan hal itu,” katanya. (M038)

Ini dari sumber lain.

Kepala Sekolah SMAN 2 Denpasar Bantah Larang Siswanya Berjilbab

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Denpasar, Bali, I Ketut Sunarta, membantah telah melarang seorang siswanya bernama Anita Wardhani, mengenakan jilbab ke sekolah.

Berbincang bincang dengan Tribunnews.com, Kamis (9/1/2014), Ketut menjelaskan, dirinya maupun pihak sekolah tidak pernah melakukan pelarangan terhadap Anita untuk mengenakan jilbab ke sekolah.

“Sesungguhnya kami tidak pernah melarang itu, dan sekolah ini memiliki aturan dan tata tertib. Aturan tata tertib itu harus diikuti oleh siswanya,” ujarnya.

“Pada awal tahun ajaran kita paparkan tata tertib itu, dan itu disetujui siswa dan orangtua siswa untuk mentaati selama siswa sekolah disini,” lanjtnya.

Dari salah satu aturan itu, bebernya adalah mengenai pakaian yang dikenakan ketika bersekolah. “Kemudian, pada tahun 2012 datang seorang anak yang baru naik ke kelas 11. Berarti dia sudah satu tahun di sekolah ini, dan berarti sudah menyepakati tata tertib itu,” katanya.

Sisiwi itu, yang bernama Anita Whardani itu kemudian meminta izin kepadanya untuk mengenakan jilbab ketika ke sekolah. “Saya tidak melarang dan tidak mengizinkan tapi saya sarankan bahwa kita kan ada aturan dan tata tertib. Saya bilang kepadanya, boleh tidak itu diikuti sementara kamu di sekolah ini,” ucapnya.

Dalam pertemuan itu menurut Ketut, juga dihadiri oleh orangtua Anita. “Orangtuanya bilang gini, pak anak saya sudah saya nasehati di rumah untuk tidak melakukan itu dulu (mengenakan jilbab), tapi dia ngotot menghadap ke sekolah,” katanya.

“Setelah kami ajak bicara, nampaknya anak itu sudah menerima, dan hingga sekarang,” lanjutnya. Ia juga membantah pemberintaan bahwa pihaknya telah mengusir Anita keluar dari sekolah. “Dia baik-baik saja, kalau kami mengusir, tidak mungkin dia masih ada disini sekarang,” jelasnya.

Pihaknya aku Ketut sangat menjunjung tinggi toleransi agama disekolahnya. “Toleransi agama, kami disini menyediakan mushola di sekolah, kami mempunyai 170 siswa muslim lebih dari 1300 siswa. Untuk guru, kami juga punya enam guru yang beragama islam, satu guru untuk mengajarkan agama Islam,” terangnya.

Sementara di daerah lain malah ada kewajiban/paksaan untuk berjilbab.

DPRD Bangkalan Paksa Seluruh Siswi Sekolah Pakai Jilbab

Laporan Wartawan Surya Ahmad Faisol

TRIBUNNEWS.COM, BANGKALAN - Komisi D DPRD Bangkalan, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) mengeluarkan edaran terhadap setiap sekolah terkait aturan pemakaian jilbab bagi siswi.

Menurut anggota komisi Sudarmo, Bangkalan sebagai kota santri tidak mencerminkan budaya Islami.

“Moral generasi bangsa sekarang berada pada titik memprihatinkan,” ungkap Sudarmo saat rapat dengar pendapat dengan Disdik Bangkalan, Rabu (8/1/2013).

Politikus asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, pemakaian jilbab bagi siswi sudah seharusnya dituangkan dalam peraturan bupati (perbup).

“Kami agendakan untuk menemui bupati terkait pemakaian jilbab siswi karena sudah tercantum dalam visi misinya,” tegasnya.

Hal senada diungkap Sekretaris Komisi D Ismail Hasan. Menurutnya, pemakaian jilbab untuk mengurangi maksiat mata sehingga mengurangi tindakan asusila.

“Mulai dari siswi TK harus dibiasakan. Untuk siswi non muslim menyesuaikan. Seperti menggunakan rok hingga mata kaki,” tuturnya.

Sekretaris Disdik Kabupaten Bangkalan Moh Kamil mengatakan, pihaknya akan mengajak dewan pendidikan, kepala sekolah, termasuk wali siswa untuk membahas usulan dewan tersebut.

“Itu usulan yang bagus, akan kami perhatikan,” singkatnya.

Oh ya, ini awalnya jadi polemik.

Politisi PKS Protes Ada Sekolah di Bali Larang Siswanya Pakai Jilbab

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar alhabsyi mengaku prihatin masih adanya sekolah di Bali yang melarang siswanya menggunakan Jilbab.

"Saya rasa Mendikbud perlu bekerja sama dengan komnas HAM dan MPR untuk memberikan training kepada para kepala sekolah tersebut berkaitan dengan UU Sisdiknas, Kontitusi dan Perlindungan HAM,"ujarnya kepada Tribunnews.com, Sabtu (1/3/2014).

Hal ini, katanya, diperlukan agar mereka yang dimaksud bisa memahami apa sebenarnya pendidikan itu, dan bagaimanakah pendidikan itu seharusnya dilakukan.

Sebab, tujuan dari pendidikan nasional menurut pasal 3 UU No 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Nah, memakai Jilbab kan bagian dari upaya implementasi ketaqwaan tersebut. Seharusnya ini lebih implementatif dan harus didukung, karena pemakaian jilbab berarti mendukung internalisasi nilai-nilai moral yang menjadi tujuan pendidikan,” tegasnya.

Bila pihak sekolah melaran, Aboebakar menegaskan kembali, sama saja tidak memahami apa sebenarnya tujuan dari pendidikan. Bisa jadi, ia menduga, ini merupakan bukti dari bagian kegagalan proses pendidikan di republik ini.

"Disisi lain, para kepala sekolah ini sepertinya perlu di training kembali soal konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia.Pelarangan pemakaian Jilbab di sekolah adalah pelanggaran Konstitusi karena Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 telah menjamin setiap warga negara menjalan ajaran agama sesuai keyakinan, tegasnya.

Jaminan ini, Aboebakar menegaskan kembali, kemudian dipertegas melalui Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 yang menyebut hak beragama diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selain melanggar konstitusi, tindakan tersebut tentunya juga melanggar hak asasi manusia.

“Sudah sangat jelas rekomendasi yang diberikan komnas HAM soal ini. Saya berharap ada langkah cepat dan akti dari Mendiknas, Pak Nuh soal jilbab ini, karena ini persoalan serius yang menyangkut dimensi pendidikan, HAM dan konstitusi,” tandasnya.

Sepertinya umat seberang itu menerapkan standar ganda. Bila di Bali jilbab dilarang maka dikatakan pelanggaran HAM, tetapi saat di Bangkalan ada kewajiban berjilbab dikatakan sebagai usaha mengurangi tindakan asusila. Saya setuju kalau di sekolah negeri, berjilbab tidak boleh dilarang, tetapi juga tidak boleh dipaksakan.

Itu sudah merupakan ciri khas kaum mayoritas di negara kita ini, bro.
Logika mereka memang terbolak balik.

Di daerah/negara dimana mereka adalah mayoritas, mereka mita pihak lain untuk mengikuti keinginan mereka.
Di daerah mereka adalah minoritas, mereka minta hak mereka diberikan sesuai kehendak mereka.

Seorang tokoh apologetik Islam terkenal, Zakir Naik pernah berkata bahwa dia menghargai orang non-Muslim menginjinkan penyebaran agama Islam di negeri mereka, akan tetapi dia tidak setuju agama lain disebarkan di negara Islam.

Propagation of other faiths in Islamic states

Naik says that propagation of other religions within an Islamic state is forbidden while he appreciates people of other religions allowing Muslims to freely propagate Islam in their country. Naik explains this by saying that, for example, mathematics teachers must teach that 2+2=4 and not 2+2=3 or 5. Likewise, Naik argues, “regarding building of churches or temples, how can we allow this when their religion is wrong and when their worshipping is wrong?”[35]


Seorang tokoh apologetik Islam terkenal, Zakir Naik pernah berkata bahwa dia menghargai orang non-Muslim menginjinkan penyebaran agama Islam di negeri mereka, akan tetapi dia tidak setuju agama lain disebarkan di negara Islam.

Bah, saya jadi terpikir, berarti pihak non-muslim yang bodoh.

Atau, hanya karena alasan hak asasi, kita membiarkan ular bersarang di dalam rumah kita?

:afro: saya setuju dg pendapat bpk/ Ibu. Kebaikan hati kita dimanfaatkan oleh orang2 yg sesat dan menyesatkan itu. Mestinya, kita terapkan asas resiprokal; saling menguntungkan. Kita termakan oleh hasil pemikiran orang2 liberal: HAM. Mereka tuntut HAM. Kita dilarang tegakkan HAM.

klo mau berpakaian sopan kenapa harus dilarang…

yang perlu diperhatikan itu pemaksaan kepada non muslim untuk mengenakan jilbab… kalau sudah berpakaian sopan kenapa harus dipaksa berpakaian seperti itu… contoh nya di Aceh…

Bro, di Aceh itu bukan hanya jilbab yang diharuskan lho.
Tetapi ukuran panjang rok wanita yang digunakan, juga harus menutup hingga matakaki.
Tidak boleh mengenakan celana panjang apalagi jeans ketat.
Pria tidak boleh bercelana pendek, minimal harus menutup lutut.

:mad0261:

Wah… Bagi kaum wanita yang non muslim pasti sangat membosankan tinggal di serambi. Kurang bisa enjoy…

Entah, apakah tinggal di sana merupakan tantangan sebagai ladang penginjilan, atau bagaimana?

Jumlah gereja Kristen tidaklah terlalu banyak sebab orang Kristen di Aceh sangat sedikit. Jemaatnya pun rata-rata berasal dari luar Aceh.
Terdapat sebanyak 154 gereja di 12 kabupaten/kota dari 23 kabupaten/kota di seluruh Aceh[4] dengan rincian:

Aceh Tenggara terdapat 123 gereja dengan jamaah dari Suku Batak Toba dan Karo.
Aceh Singkil terdapat 17 gereja dengan jamaah dari Suku Pakpak. Di desa Ujung Sialit kecamatan Pulau Banyak Barat juga terdapat sebuah gereja dari Suku Nias.
Banda Aceh terdapat 4 gereja, 1 gereja Katolik, 2 gereja Protestan, dan 1 gereja Metodis. Jamaah kebanyakan berasal dari etnis Tionghoa dan Batak. Gereja-gereja tersebut juga memiliki fasilitas sekolah Kristen.
Aceh Timur terdapat 2 gereja.
Sabang terdapat 2 gereja, yaitu 1 gereja Katolik dan 1 gereja Protestan.
Langsa terdapat 1 gereja, yaitu Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).[5]
Lhokseumawe terdapat 1 gereja
Aceh Selatan terdapat 1 gereja
Aceh Barat terdapat 1 gereja
Aceh Tengah terdapat 1 gereja
Bireuen terdapat 1 gereja
Aceh Tamiang terdapat 1 gereja
Sisa 1 kota dan 10 kabupaten tidak memiliki gereja.

Penutupan gereja

Pada tanggal 1, 3, 5 dan 8 Mei 2012 Tim Monitoring yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan penyegelan 20 rumah ibadah. Adapun daftar 20 rumah ibadah yang telah disegel tersebut terdiri dari 10 Gereja GKPPD, 4 Gereja Katolik, 3 Gereja Misi Injili Indonesia (GMII), 1 Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), 1 Gereja Jemaat Kristen Indonesia (JKI) dan 1 Rumah Ibadah Agama Lokal (Aliran Kepercayaan) Pambi.[6]
Pada hari Rabu, 18 Juli 2012 dini hari jemaat Gereja GKPPD Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dikejutkan dengan asap hitam yang mengepul dari dalam gereja. Asap tersebut berasal dari api yang membakar beberapa kursi dan alat musik termasuk sound system, yang sudah mulai padam. Dalam ruangan gereja juga ditemukan jerigen yang berisi bensin sekitar 15 liter. Selain itu kaca jendela gereja juga pecah dan rusak. Fakta-fakta tersebut mengindikasikan bahwa upaya pembakaran gereja tersebut merupakan tindakan yang disengaja. Kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Guru Huria (Vorhangeer – Majelis Gereja) dan jemaat GKPPD Gunung Meriah ke Polsek Gunung Meriah pada hari Rabu, 18 Juli 2012 sekitar pukul 09.00 wib. Garis Polisi (Police Line) terpasang di gereja yang mengakibatkan Jemaat tidak dapat melaksanakan Ibadah Kebaktian Minggu 22 Juli 2012 di gereja tersebut.[7]
Penyegelan tersebut dilakukan dikarenakan semua rumah ibadah tersebut berdiri secara ilegal. Di Aceh Singkil setidaknya terdapat 25 bangunan undung-undung (gereja kecil) yang berdiri tanpa memiliki izin. Menurut perjanjian yang disepakati pada tahun 1979 dan diperbaharui pada tahun 2001 lalu bahwa hanya boleh didirikan satu gereja dan empat undung-undung di Singkil. Sebelumnya pada tahun 2011 Departemen Agama Singkil juga pernah memberikan peringatan terhadap panitia pembangunan gereja yang tidak memiliki ijin tersebut, namun peringatan tersebut tidak diindahkan sama sekali.[8]