FPI Kepung Gereja Santo Stanislaus Kostka di Bekasi

Metrotvnews.com, Bekasi: Massa Front Pembela Islam (FPI) mengepung Gereja Santo Stanislaus Kostka, Kranggan, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2014). Sekitar 150 orang mendatangi gereja tersebut sekitar pukul 11.00 WIB dan memintanya untuk disegel.

Dalam orasinya, mereka menyatakan bahwa dengan kemenangan pihak penggugat, pembangunan gereja haruslah dihentikan. Aksi tersebut pun langsung dihentikan oleh kepolisian setempat.

Menurut keterangan Atika, kuasa hukum pihak gereja dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, saat kejadian berlangsung, ada sekitar 50 orang dari pihak gereja yang berada di lokasi. Massa baru mulai bisa dikendalikan dan membuabarkan diri pada pukul 12.30 dengan bantuan pihak kepolisian termasuk dari Polres Bekasi dan Polsek Pondok Gede.

“Penggugat adalah 13 warga yang memberikan kuasa ke LBH Muslim Indonesia. Dalam gugatan dalam hal penundaan, penggugat meminta penghentian pembanguanan tapi hakim memutus tidak perlu ada penundaan sehingga pembangunan masih bisa dilaksanakan. Walaupun, dalam pokok perkara gugatan diterima,” terang Atika.

Akibat kejadian tersebut, para pekerja pun diliburkan untuk sementara waktu. Namun, pembangunan gereja akan dilanjutkan pada Senin (24/3/2014). Adapun terkait dengan putusan PTUN Bandung tersebut, Atika menyatakan pihaknya berencana mengajukan banding.

http://news.metrotvnews.com/read/2014/03/22/222003/fpi-kepung-gereja-santo-stanislaus-kostka-di-bekasi


Massa FUI Demo Gereja St. Stanislaus Kostka

KBR68H,Jakarta - Seratusan orang dari Forum Umat Islam (FUI) mengancam menyegel Gereja St. Stanislaus Kostka Kranggan, Jati Sampurna, Bekasi Jawa Barat. Ketua pembangunan Gereja, Binar Sunu mengatakan, mereka kini sedang berorasi menuntut penutupan gereja. Sementara di dalam bangunan, puluhan jemaat gereja bertahan menjaga perusakan gereja dari massa itu. Kata dia, saat ini sudah ada petugas kepolisian mengamankan demo massa FUI.

“Ya sekarang lagi ada orasi, mereka sedang melakukan pressing kepada kami untuk mencabut izin gereja. Dan disini sudah aparat yang berjaga,” ujar Binar saat dihubungi KBR68H

Ketua pembangunan Gereja, Binar Sunu menambahkan massa FUI tersebut berasal dari masyarakat setempat dan mulai berdatangan pukul 7 pagi tadi. Dari informasi yang dihimpun KBR68H, akibat demonstrasi, lalu lintas di Jalan Pasar Kranggan padat merayap.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memenangkan gugatan Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat terkait pencabutan izin pendirian Gereja Kranggan, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Pihak majelis hakim meminta Pemerintah Kota Bekasi untuk segera mencabut surat izin pendirian bangunan gereja tersebut. Atas putusan tersebut, pihak gereja mengajukan banding.

Editor: M Irham

http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3181179_4202.html


Soal Gereja St Stanislaus, Kota Bekasi Akan Banding

TEMPO.CO, Bandung - Tergugat Wali Kota Bekasi keberatan atas putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang membatalkan surat izin Wali Kota Bekasi untuk pembangunan Gereja Katolik St Stanislaus Kostka Kranggan, Kamis, 20 Maret 2014. “Kami akan banding,” ujar kuasa hukum Wali Kota Bekasi, Sugiyanto, seusai sidang di PTUN Bandung, Kamis, 20 Maret 2014.

Dia menilai putusan majelis yang dipimpin hakim Edi Firmansyah tersebut lahir dari pertimbangan yang melenceng. Majelis terlalu fokus menyoal prosedur dan sosialisasi pendirian Gereja St Stanislaus Kostka. Padahal, kata Sugiyanto, pembangunan gereja itu sudah didukung minimal 60 warga setempat penganut agama lain, seperti disyaratkan dalam aturan pendirian rumah ibadah.

“Soal pemenuhan asas-asas pemerintahan yang baik, silakan hakim berpendapat. Tapi soal sosialisasi, itu soal teknis. Yang jelas, tak ada rekayasa, tak ada penipuan. Bagaimana bisa hakim menyebut sosialisasi pembangunan gereja mirip operasi intelejen,” kata Sugiyanto.

Kuasa penggugat, Haryadi Nasution, mengatakan putusan majelis dalam pokok perkara jelas membatalkan izin mendirikan bangunan Gereja St Stanislaus Kostka dan meminta Wali Kota Bekasi segera mencabut izin yang sempat dikeluarkannya. “Tapi kalau mereka banding, ya, kami juga akan maju lagi menghadapi,” ujar pengacara dari LBH Muslim Indonesia itu.

Majelis hakim PTUN Bandung mengabulkan gugatan belasan warga Kranggan Pasar, Kecamatan Jatisampurna, atas izin Wali Kota Bekasi untuk pembangunan Gereja St Stanislaus. “Membatalkan surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St Stanislaus Kostka Kranggan, agar tergugat mencabut surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St Stanislaus Kostka,” ujar ketua majelis Edi Firmasnyah saat membacakan putusan dalam sidang, Kamis, 20 Maret 2014.

Dalam amar putusan, majelis menilai tidak patut atas cara pihak Gereja St Stanislaus yang meminta persetujuan secara tidak terbuka dengan mendatangi rumah warga satu per satu. Sosialisasi, kata hakim anggota Alan Basir, harus secara terbuka. Majelis juga menilai pemerintah tidak melakukan maupun memfasilitasi sosialisasi pendirian gereja. Hal itu memicu disharmoni.

“Karena itu, Pemerintah (Kota Bekasi) telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dalam menerbitkan izin pendirian Gereja St Stanislaus sehingga cacat hukum. Dan oleh karenanya, gugatan para penggugat harus dikabulkan,” ujar Alan.

ERICK P. HARDI

http://www.tempo.co/read/news/2014/03/20/058564028/Soal-Gereja-St-Stanislaus-Kota-Bekasi-Akan-Banding

Sosialisasi yang dimaksud harus seperti apa menurut hukum?, bagaimana prosedurnya menurut hukum?, apakah harus ada kriteria seperti dangdutan?

PTUN Batalkan Izin Pendirian Gereja St Stanilaus

TEMPO.CO, Bandung - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung membatalkan surat keputusan Wali Kota Bekasi tentang izin mendirikan bangunan Gereja Katolik St Stanislaus Kostka Kranggan, Kota Bekasi. Majelis mengabulkan seluruh gugatan belasan warga Kranggan Pasar, Kecamatan Jatisampurna, dalam sidang Kamis, 20 Maret 2014.

“Membatalkan surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St Stanislaus Kostka Kranggan agar tergugat mencabut surat izin pelaksanaan pembangunan Gereja St Stanislaus Kostka,” ujar ketua majelis Edi Firmasnyah. Majelis juga menolak eksepsi tergugat Wali Kota Bekasi dan tergugat intervensi pihak Gereja St Stanislaus Kostka.

Dalam amar putusan, majelis menyatakan terdapat dukungan warga berupa pemberian tanda tangan persetujuan atas pendirian Gereja St Stanislaus Kostka tanpa paksaan. “Dukungan tersebut pun sudah diverifikasi tanpa iming-iming duit,” kata hakim anggota Alan Bashir.

Majelis juga menilai pihak Gereja St Stanislaus Kostka dianggap melakuan tindakan tidak patut karena meminta persetujuan secara tidak terbuka dengan mendatangi rumah warga satu per satu. Sosialisasi, kata Alan, harus secara terbuka, bukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Majelis juga menilai pemerintah tidak memfasilitasi sosialisasi pendirian Gereja St Stanislaus Kostka. Hal itu memicu disharmoni.

“Karena itu, Pemerintah (Kota Bekasi) telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dalam menerbitkan izin pendirian Gereja St Stanislaus sehingga cacat hukum. Dan oleh karenanya, gugatan para penggugat harus dikabulkan,” ujar Alan.

Sebelum memvonis, majelis juga sempat membacakan perbedaan pendapat di antara hakim. Hakim anggota II Nelvi Christin berbeda pendapat dengan hakim Edi dan hakim Alan. Nelvi menilai prosedur perizinan pembangunan Gereja St Stanislaus sejatinya sudah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Panitia Pembangunan Gereja, misalnya, kata Nelvi, telah meminta dukungan minimal 90 jemaat dan minimal 60 warga setempat. Dukungan tersebut, ujar dia, sudah diverifikasi tanpa ada yang keberatan. Kalaupun setelah verifikasi kesepakatan terjadi pencabutan dukungan, itu tak bisa dilakukan secara sepihak.

“Prosedur sudah sah dilakukan sesuai dengan aturan berlaku. Dengan demikian, penerbitan izin pembangunan Gereja St Stanislaus sudah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Maka, gugatan penggugat harus ditolak,” ujar Nelvi. Jika masih ada yang keberatan, pemerintah harus mengupayakan cara untuk menjaga keharmonisan.

Putusan majelis tak ayal membuat para jemaat Gereja St Stanislaus yang duduk di salah satu lajur kursi pengunjung tercenung. Sebaliknya, sejumlah warga kontra dan perwakilan ormas yang hadir di ruang sidang langsung bersukacita dan bertakbir. Para warga berjubah putih ini lantas mengabarkan putusan majelis kepada rekan mereka yang sejak pagi berdemo di luar gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

ERICK P. HARDI

http://www.tempo.co/read/news/2014/03/20/058564003/PTUN-Batalkan-Izin-Pendirian-Gereja-St-Stanilaus

Nah, majelis hakim sudah menyatakan bahwa pemberian tanda tangan tersebut murni tanpa paksaan atau iming-iming duit. Ini berbeda dengan tuduhan pihak kelompok intoleran bahwa warga dibagikan duit atau dijebak dengan memberikan tanda tangan untuk menerima bantuan sembako.

Untuk ijin pendirian rumah ibadah memang memerlukan dukungan 60 warga sekitar. Aturan tersebut tidak mengatur bagaimana jika ada beberapa warga yang menolak sekalipun sudah ada 60 orang yang mendukung. Karena itu kelompok intoleran itu mencari-cari celah dengan tuduhan bahwa ada penipuan atau pun iming-iming duit saat meminta tanda tangan. Karena tuduhan tersebut juga tidak punya bukti otentik maka dicari lagi alasan bahwa tidak ada sosialisasi sehingga warga yang tidak setuju merasa dilangkahi.

Anehnya, majelis hakim justru menerima argumen terakhir tersebut padahal tidak ada ketentuan kalau meminta tanda tangan harus “sosialisasi” dulu. Kelihatan bahwa keputusan majelis hakim tersebut tidak bulat karena satu anggota menyatakan ijin tersebut sudah sesuai aturan.

Hakim Nelvi Christin (beragama Kristen?) mempunyai pendapat berbeda dengan dua hakim lainnya. Dengan demikian memang putusan tersebut mempunyai kelemahan karena tidak bulat.

Saya tidak tahu agama masing-masing hakim tersebut. Saya berpendapat, bagaimana kalau kasus penolakan gereja di daerah mayoritas muslim ini hakimnya beragama lain, bukan muslim ataupun kristen. Misalnya beragama Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu, agar lebih objektif.

Itulah yang terjadi pada negara yang mengaku ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ sebagai sila pertama Pancasila.
UUD yang menjamin kebebasan beragama juga hanyalah hiasan belaka.

Sekedar pembanding, tanah Papua dan NTT sudah mulai diserbu dengan islamisasi yang didukung oleh dana pemerintah.

Sudah sering masalah ini dibahas di media, seperti televisi, dan jawaban dari pihak intoleran maupun aparat pemerintah selalu menekankan agar pihak gereja menaati aturan pendirian rumah ibadah. Selalu dikatakan bahwa masalah timbul (semata-mata) karena pembangunan gereja tidak melalui prosedur yang benar. Hampir tidak ada yang berani mengatakan bahwa permasalahan timbul karena rasa curiga dan permusuhan terhadap umat beragama lain, khususnya Kristen.

Adakalanya mereka berargumen bahwa pertambahan jumlah gereja di Indonesia lebih cepat daripada masjid. Dengan kata lain mereka mau berkata bahwa gereja sudah kebanyakan, jangan ditambah lagi. Mereka tidak sadar banyak masjid di desa-desa (yang mayoritas muslim) dibangun tanpa ijin dan tentunya tidak melalui prosedur resmi. Demikian juga bangunan mushola di mal, sekolah, dan fasilitas publik lain, apakah pernah meminta tanda tangan warga sekitar untuk membangun mushola tersebut? Adakah ijin dari kementrian agama?

Sekolah Kristen diharuskan menyediakan tempat khusus untuk murid, guru, dan karyawan yang beragama Islam melakukan shalat. Tetapi saat aula sekolah tersebut dipakai untuk kebaktian/misa hari Minggu ramai-ramai mereka memprotes. Betapa tolerannya sekolah Kristen yang menyediakan tempat beribadah umat lain di lingkungan kampus mereka, namun saat umat Kristen melakukan ibadah di tempatnya sendiri justru dilarang.

Komnas HAM: 85 Persen Bangunan Ibadah Tak Berizin

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melansir temuan bahwa 85 persen rumah ibadah di Indonesia tak berizin. Tak terkecuali Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Setu di Bekasi yang sedang disegel oleh pemerintah daerah.

Mayoritas musala dan masjid. Kalau kalian cek, rumah ibadah di pedesaan itu banyak yang enggak ada izinnya, meski dekat dengan kantor kelurahan sekali pun,” ujar Wakil Ketua I Komnas HAM Imdadun Rahmat kepada Tempo, di Jakarta, Selasa, 9 April 2013.

Imdadun melanjutkan, rumah ibadah tak berizin itu kebanyakan berlokasi di pedesaan. Sebaliknya, di daerah perumahan modern, rumah-rumah ibadah, baik gereja maupun masjid, memiliki izin.

Imdadun menambahkan, banyak rumah ibadah tak berizin itu karena bangunan itu didirikan berdasarkan kebutuhan. Bisa juga karena yang membangun tak paham prosedur.

Meski begitu, kata Imdadun, bukan berarti rumah ibadah tak berizin bisa dibongkar begitu saja. Sebaliknya, rumah ibadah tak berizin masih bisa dilindungi karena menyangkut kepentingan orang banyak.

Dalam Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM) disebutkan, rumah ibadah tak bisa disamakan dengan bangunan biasa. Dengan begitu, meski tak memiliki IMB, keberadaannya bisa dipertahankan.

“Hal itu harus dilihat dari sisi keperluan umat beragama di wilayah terkait. Harus juga dilihat dari sisi kerukunan antara umat beragama.” Imdadun menambahkan, unsur historis juga bisa menjadi pertimbangan.

ISTMAN MP

http://www.tempo.co/read/news/2013/04/09/173472157/Komnas-HAMi-85-Persen-Bangunan-Ibadah-Tak-Berizin

Bukan hanya mushala dan masjid kecil. Bahkan masjid masjid besar dibangun tanpa ijin, tanpa IMB, apalagi ijin dari lingkungan sekitar. Udah biasa hidup liar bagai di gurun.

Waktu beli tanah, masyarakat pasti sdh tahu mau dibangun apa, waktu ngurus surat dan perijinan, masyarakat juga pasti tahu, dan waktu membangunpun, masyarakat pasti tahu (tukang yang bekerja pasti ada juga orang sekitar). Sesama tetangga pasti ngobrol. Alasan sosialisasi yang tidak masuk akal, malah bisa menang (makanya saya komen, mungkin masyarakat minta dangdutan).

Buat rekan2 koruptor atau yang mau korupsi, silahkan pakai lbh ini, pasti menang…

Mungkin depag harus segera membentuk badan pengawas rumah ibadah…

Walah, apa masih bisa dipercaya?
Untuk ngatur jemaah haji, korupsi.
Untuk pengadaan alquran, korupsi.
Untuk dana bansos, korupsi.

Nanti untuk pengawasan, korupsi juga.
Mending suruh semua orang orang depag ke laut aja, gak ada mereka juga gak masalah koq, malah lebih bagus.

:mad0261:

iya ya… :mad0218: hehehehe…

Jangan. Nanti kalau lautnya juga dikorupsi, ikannya bisa habis dong :smiley:

Salam

Nah itu yang repot

:mad0261:

Dalam PBM tentang rumah ibadah setahu saya tidak ada aturan tentang sosialisasi. Yang penting persetujuan 60 orang warga sekitar. Sama seperti restoran di dekat rumah saya, tidak pernah ada sosialisasi akan dibangun restoran. “Tiba-tiba” saja sudah berdiri, cuma persetujuan tetangga kiri kanan depan belakang dan RT/RW.

Saya lihat masalah pembangunan rumah ibadah titik beratnya bukan pada aturan negara atau kebijakan Pemerintah, melainkan masalah permusuhan sosial. Tidak banyak yang berani mengatakan bahwa di antara umat Islam sudah disebarkan ajaran kebencian terhadap umat beragama lain, khususnya Kristen. Ajaran tersebut disebarkan melalui pengajian-pengajian dan juga ceramah-ceramah di masjid. Inti ajaran tersebut: umat Nasrani mau menguasai dunia termasuk Indonesia, ingin melakukan kristenisasi dengan membangun gereja, sekolah, dan rumah sakit Kristen, menyebarkan agama dengan kedok bakti sosial, dsb, karena itu harus dihambat dan dieliminasi dari lingkungan kita.

Tidak banyak yang berani mengatakan bahwa di antara umat Islam sudah disebarkan ajaran kebencian terhadap umat beragama lain, khususnya Kristen. Ajaran tersebut disebarkan melalui pengajian-pengajian dan juga ceramah-ceramah di masjid. Inti ajaran tersebut: umat Nasrani mau menguasai dunia termasuk Indonesia, ingin melakukan kristenisasi dengan membangun gereja, sekolah, dan rumah sakit Kristen, menyebarkan agama dengan kedok bakti sosial, dsb, karena itu harus dihambat dan dieliminasi dari lingkungan kita.

Pada intinya adalah perasaan inferioritas merasa tidak berdaya untuk sama sama bersaing dalam kebaikan dan manfaat untuk manusia. Hal itu sangat kuat terasa tetapi tidak bisa dinyatakan terang terangan oleh mereka. Maka, jalan termudah adalah menghambat ‘lawan’ dengan berbagai issue tak masuk akal.

Waras? So pasti tidak.