GKI jasmin

Menag Himbau Semua Pihak Tenang Soal GKI Yasmin Bogor

MONDAY, 14 MARCH 2011
Total View : 70 times

Konflik penolakan warga terhadap pendirian Gereja Kristen Indonesia jemaat Yasmin Bogor yang hingga kini masih belum terselesaikan secara penuh menimbulkan banyak kekhawatiran akan adanya beberapa pihak yang mempunyai kepentingan untuk bermain dalam kasus yang mengundang perhatian publik mulai tahun lalu ini.

Atas persoalan ini Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengimbau semua pihak untuk menahan diri menyusul kisruh terakhir dengan sekelompok massa yang mengepung GKI Yasmin. Menag pun akan segera mengusrusi sosialisasi putusan Mahkamah Agung (MA). “Saya minta semua pihak menahan diri. Forum kerukunan umat juga sedang mengupayakan solusi di sana,” kata Suryadharma usai menghadiri raker dengan Komisi VIII DPR terkait APBN Kementerian Agama Tahun 2011 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/3).

Menurut politisi asal Partai Persatuan Pembangunan ini berlarutnya persoalan tersebut disebabkan banyak pihak yang hingga kini belum mendapat salinan putusan Mahkamah Agung (MA) atas sengketa pendirian gereja itu. “Banyak yang belum dapat putusan mungkin. Nanti akan kita sosialiasikan putusan MA itu,” ujarnya.

Perkembangan kasus keberadaan GKI Yasmin ini sendiri sudah lama terjadi. Kasusnya pun telah diproses di pengadilan. Beberapa waktu lalu, MA sudah mengeluarkan keputusan yang menolak kasasi Pemkot Bogor. Meski sudah diputus di MA, hingga kini penolakan terhadap pendirian Gereja masih terus berlangsung. Warga yang menolak keberadaan Gereja seringkali melakukan protes dengan mendatangi kawasan tersebut.

gelap tetaplah gelap dan terang tetaplah terang

Gereja Yasmin 4 Kali Disegel, PGI Kecam dengan Keras

MONDAY, 14 MARCH 2011
Total View : 375 times

Ketua II Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Jawa Barat, Calvin Lambe mengecam keras aksi pengembokan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin yang berlokasi di Jalan Abdullah bin Nuh Bogor Barat. Menurut Calvin, apa yang dilakukan Satpol PP kota Bogor, hal ini jelas-jelas melanggar hukum yang sudah berkekuatan tetap. “Seharusnya pemerintah kota dalam hal ini, Walikota Diani Budiarto mematuhi putusan MA yang memenangkan pihak gereja. Ini sudah empat kali dan semuanya dimenangkan GKI. Lalu kenapa digembok lagi, setelah sebelumnya sudah dibuka,” kata Ketua PGI melalui saluran telepon pada hari Minggu (13/3). Karena itu, Calvin meminta agar semua pihak termasuk Walikota Diani, agar mematuhi hukum yang berlaku.

“Sikap Walikota Diani dengan memerintahkan Satpol PP kembali menyegel gereja pada pukul 23.30, sangat mengancam kerukunan beragama di tanah air. Gubernur selaku atasan walikota, harus memberi sanksi. Ini jangan dibiarkan karena akan mengancam keutuhan bangsa,” ujar Calvin. Apalagi menurutnya, jika salinan MA sudah diterima, maka tindakan ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap produk negara.

“Seharusnya yang dilindungi ya jemaat yang berada di dalam gereja. Wong itu rumah mereka yang mau diserang. Ini sebaliknya, yang pelaku anarkis yang dijaga. Pemilik rumah disuruh keluar. Skenario radikalisme sudah sangat massif dimainkan di Kota Bogor. Aparat hukum harus bertindak adil,” ceritanya tentang kejadian yang berlangsung di sana.

Di tempat terpisah, Febry Yoneska yang biasa disapa Mayong, LBH Jakarta menuturkan penyegelan kembali gereja Yasmin menunjukkan bahwa pemerintah takut akan massa radikalisme dan menginjak hukum. Tidak hanya itu, mengusir secara paksa jemaat dari dalam gereja, juga diakui merupakan pelanggaran HAM yang serius. Mayong menolak jika petugas kepolisian memakai istilah evakuasi. Menurutnya, tindakan petugas kepolisian tersebut sudah masuk dalam kategori mengusir jemaat dari dalam gereja secara paksa. Mayong mendesak agar Mendagri dan Presiden memberikan sanksi atas sikap Diani Budiarto ini.

Sudah lama kasus GKI Taman Yasmin ini berlangsung dan tanpa penyelesaian, padahal sudah ada hukum tetap. Kepentingan kaum minoritas sepertinya tetap tidak diperhatikan. Apakah ini yang dinamakan setiap kebebasan beragama yang dijaga ataupun hukum sudah ditegakkan dengan adil?
Source : poskota/lh3

Pemkot Bogor Tetap Teguh “Singkirkan” GKI Yasmin Bogor

Hal seperti inilah yang terjadi jika jiwa toleransi beragama mulai luntur yang disokong dengan kekuatan hukum kepentingan dan pengerahan aparat keamanan secara sistematis. Sangat jelas dinyatakan juga diberitakan bahwa pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 127 PK/TUN/2009, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin Bogor telah dikukuhkan keabsahannya.

Namun Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tetap berkeras mempermasalahkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) milik gereja tersebut. Bahkan Pemkot Bogor berencana mecabut IMB GKI untuk membangun gereja dan mengembalikan semua biaya perizinan yang dikeluarkan GKI. Seperti diungkapkan oleh kuasa hukum GKI Taman Yasmin, Fatmawati Juko.

“Pemkot Bogor akan membatalkan IMB GKI Yasmin dan akan membayar kerugian pengurusan IMB dan merelokasi dan membeli tanah serta bangunan GKI Yasmin. Hal ini sangat berbeda dengan pernyataan mereka sebelumnya yang menyatakan Pemkot Bogor akan membuka gembok segel gereja dan siap melaksanakan keputusan MA,” ungkap Fatmawati, di Gedung Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Senin (14/3).

Hal ini menunjukkan pemkot sudah melanggar keputusan tertinggi yang diputuskan MA. Tindakan Pemkot Bogor merupakan bentuk pembangkangan terhadap putusan pengadilan tertinggi negara itu. Keputusan Pemkot yang disampaikan Walikota Bogor itu, merupakan hasil rapat Muspida Kota Bogor 4 Maret lalu. “Selain melakukan pembangkangan hukum, Muspida yang bukan sebuah lembaga negara, secara tidak langsung juga melakukan pembangkangan terhadap institusi negara di tingkat pusat,” imbuh Fatmawati.

GKI, lanjut Fatmawati, akan tetap berpedoman pada putusan MA Nomor 127 PK/TUN/2009. Juga menyatakan pihaknya akan tetap meneruskan pembangunan rumah ibadah di Jl. KH Abdullah bin Nuh 31 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat itu. Mereka juga menolak semua bentuk tawaran yang diberikan Pemkot Kota Bogor.

PGI Jabar Kecam Penggembokan GKI Yasmin Bogor

Aksi pengembokan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Jalan Abdullah bin Nuh Kota Bogor yang dilakukan Satpol PP Kota Bogor menuai kecaman keras dari Ketua II Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Jawa Barat, Calvin Lambe yang melihat hal tersebut sebagai tindakan yang mengancam kerukunan beragama di tanah air.

Menurut Calvin pemerintah kota wajib untuk mentaati keputusan MA yang telah memenangkan pihak gereja, menurutnya, jika salinan MA sudah diterima, namun tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka ini bentuk pembangkangan terhadap produk negara. “Seharusnya pemerintah kota dalam hal ini, Walikota Diani Budiarto mematuhi putusan MA yang memenangkan pihak gereja. Ini sudah empat kali dan semuanya dimenangkan GKI. Lalu kenapa digembok lagi, setelah sebelumnya sudah dibuka,” kata Ketua PGI Calvin Lambe Minggu (13/3) siang.

Calvin bahkan melihat kerancuan dalam proses pengamanan yang dilakukan aparat keamanan terhadap jemaat gereja sudah sangat mengkhawatirkan. “Seharusnya yang dilindungi ya jemaat yang berada dalam gereja. Wong itu rumah mereka yang mau diserang. Ini sebaliknya, yang pelaku anarkis yang dijaga. Pemilik rumah disuruh keluar. Skenario radikalisme sudah sangat masif dimainkan di Kota Bogor. Aparat hukum harus bertindak adil,” ungkapnya.

LBH Jakarta melalui salah satu pengurusnya Febry Yoneska pun angkat bicara dan menuturkan, penyegelan di gereja Yasmin, menunjukkan bahwa pemerintah takut akan massa radikalisme dan menginjak hukum. Pelanggaran atas hukum yang sudah dikeluakan MA, merupakan pembangkangan. Tidak hanya itu, mengusir secara paksa jemaat dari dalam gereja, juga diakui merupakan pelangaran Hak Azasi Manusia (HAM) serius. “Hukum mengatur kebebasan beragama. Nah, jika ada ada orang yang menghalang-halangi orang beribadah, maka sudah melakukan pelanggaran HAM. Ini harus diproses,” paparnya.

Atas kejadian ini Febry mendesak, agar Mendagri, Gamawan Fauzi dan Presiden SBY, harus memberi sanksi atas sikap Walikota Bogor, Diani Budiarto yang membangkang atas putusan lembaga negara yang sudah memiliki hukum tetap. Ditambahkan bahwa dampak dari kasus ini, terkait langsung dengan kerukunan umat beragama dan integrasi bangsa

Source : poskota.online/DPT

Jemaat GKI Taman Yasmin Kembali Ibadah di Tengah Jalan

Puluhan jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin melaksanakan ibadah di tengah jalan dengan mendapatkan penjagaan ketat dari aparat kepolisian Minggu (20/3) pagi. Hal ini terjadi untuk kesekian kalinya. Meskipun MA sudah mengeluarkan keputusan sah gedung gereja bisa dipakai, namun mereka tak kuasa karena harus berhadapan dengan 500 lebih anggota pengamanan gabungan dari Pemkot (Polresta, Satuan PP, Brimob, dan TNI AD), apalagi diblokade dengan menggunakan sejumlah kendaraan taktis polisi.

Sebelumnya, sempat dilakukan negosiasi para jemaat dengan aparat agar bisa mengadakan ibadah di dalam gereja, bahkan jemaat pun mempersilahkan aparat untuk mengawal dan menjaga. Namun negosiasi gagal, sehingga jemaat harus beribadah di tengah jalan. Ibadah kali ini dipimpin oleh Sekretaris Umum Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom dan didampingi pendeta Emi Sahertian (Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika) serta Pendeta GKI setempat Suryadi.

Menurut Gomar, pelaksanaan ibadah harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apapun, karena ibadah suatu hak absolute sebagai manusia dan warga negara. “Tentu saja ini melanggar hak-hak manusia. Dengan berlarut-larutnya masalah ini (sengketa gedung ibadah GKI Yasmin), mengganggu hak asasi kami. Ibadah tidak bisa dilarang-larang,” katanya. PGI pun sudah melakukan tindakan seperti mengirimkan surat kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, serta Pemkot Bogor.

Menurut Pemerintah Kota Bogor, yang diwakili oleh Sekdakot Bambang Gunawan, mengatakan bahwa pihaknya sangat menghormati keputusan MA. Menanggapi putusan pengadilan, Pemkot mencabut saja. “Solusinya, kita bantu. Titik-titik mananya yang menjadi tempat pengganti, ada di Jalan Pajajaran, Jalan Paledang, jalan Kapten Muslihat,” kata Bambang yang ditemui di Balai Kota Minggu (20/3).

“Dengan jelas kami menolak, karena kasus ini saja sudah sangat sulit mendirikan bangunan untuk beribadah, apalagi jika kami harus memulai dari awal (mencari lahan baru, mendirikan tempat ibadah, meminta IMB, dst-red), tentunya prosesnya akan lebih panjang. Hal yang kedua adalah karena kami ini jemaat daerah setempat, masa jemaat yang beralamat di sini harus beribadah di tempat lain?”

Sepertinya ada perbedaan sudut pandang permasalahan di sini. GKI Yasmin melihat bahwa sudah seharusnya mereka dibebaskan untuk beribadah karena putusan MA sendiri sudah jelas mengijinkan mereka. Namun berbeda dengan Pemkot Bogor yang menyarankan pindah tempat ibadah. Karena itulah, Bona Sigalingging selaku juru bicara GKI Taman Yasmin mengatakan bahwa pihaknya akan segera melaporkan kasus ini ke Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief dewan UNHCR PBB.

Source : mediaindonesia/lh3