Jakarta Akan Larang Aktivitas Ahmadiyah

akhirnya kebebasan beragama di negara ini semakin menjadi sebuah teori
mungkin suatu saat, hal ini juga akan terjadi kepada umat Kristen
mungkin tidak dimulai dari jakarta namun dari kota - kota lain nya
dimulai dengan alasan pemurtadan, kristenisasi, skb menteri, dan lain nya… :ashamed0004:
larangan aktivitas berjemaat umat Kristen akan mulai muncul

Jakarta Akan Larang Aktivitas Ahmadiyah MINGGU, 06 MARET 2011 | 08:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melarang aktivitas jemaah Ahmadiyah di kawasan Ibu Kota. “Kalau perlu lebih jauh lagi, kami akan berbicara dengan DPRD untuk membuat perda (peraturan daerah),” kata Gubernur Fauzi Bowo di Balai Kota kemarin.

Fauzi menilai perda memiliki kekuatan hukum yang lebih ajek ketimbang sekadar menerbitkan surat keputusan (SK) gubernur. Untuk itu, pihaknya akan lebih dulu mengirim tim pengkaji ke wilayah yang lebih dulu menerbitkan SK pelarangan Ahmadiyah.

Jika rencana itu terwujud, Jakarta menambah panjang daftar daerah yang melarang ajaran Ahmadiyah. Sebelumnya, Jawa Timur dan Jawa Barat sudah menerbitkan SK yang mengharamkan aktivitas Ahmadiyah di kedua provinsi itu.

Tak semua kalangan sepakat dengan langkah pemerintah daerah itu. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat, Marwan Jafar, menyebut perda yang dibuat pemerintah daerah itu sebagai intervensi terhadap kehidupan umat beragama, karena aturan itu memuat larangan aktivitas keagamaan. “Kepercayaan tak boleh dibunuh,” katanya.

Persoalan Ahmadiyah, kata Marwan, seharusnya diselesaikan dengan dialog, yang melibatkan pemuka agama, organisasi keagamaan, dan pemerintah. Ia mendesak pemerintah segera mengevaluasi perda maupun surat keputusan gubernur anti-Ahmadiyah. Marwan khawatir beleid itu akan memantik konflik baru terhadap kelangsungan hidup penerus ajaran Ahmadiyah.

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, menambahkan, perda pelarangan tersebut bertentangan dengan konstitusi. “Perda itu inkonstitusional karena tak sesuai dengan UUD 1945, yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan serta berserikat dan berkumpul,” katanya.

Tapi anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Catur Sapto Edi, mendukung perda pelarangan Ahmadiyah. Ia menilai perda anti-Ahmadiyah dapat dibuat selama tak memuat hal yang bisa memicu kekerasan. Bila tak menyetujui perda itu, ia menyarankan agar masyarakat menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum. “Bisa melakukan judicial review,” katanya.

Catur mengatakan, Fraksi PAN sedang mendorong agar kebijakan yang menyangkut Ahmadiyah diatur dalam undang-undang sendiri. Sebab, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yang dibuat oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung, kata dia, selama ini masih lemah. “Perlu dasar hukum yang lebih kuat,” tuturnya.

Keberadaan Ahmadiyah, menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, justru merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sebab, kelompok itu mengganggu hak asasi manusia lain, khususnya umat Islam yang mayoritas. “Negara memang tak boleh mengganggu gugat kebebasan beragama. Tapi, ketika kebebasan beragama sudah membentuk diri sebagai organisasi, negara harus bertindak,” ujarnya.

Perda Anti-Ahmadiyah Langgar Konstitusi SABTU, 05 MARET 2011 | 15:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai peraturan-peraturan daerah yang melarang Ahmadiyah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

“Perda-perda itu inkonstitusional karena tidak sesuai UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta berserikat dan berkumpul,” kata Azra usai memberi ceramah pada Seminar Internasional bertajuk Islam, Peace, and Justice di Jakarta hari ini.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memeriksa dan mencermati kembali perda pelarangan Ahmadiyah yang diberlakukan di berbagai daerah di Indonesia. Kemendagri punya wewenang mencabut perda yang bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Sudah banyak perda yang dibatalkan, tapi berkaitan dengan agama dibiarkan begitu saja,” ucap Azyumardi.

Azyumardi khawatir pemberlakuan perda semacam itu akan menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap Ahmadiyah. Apalagi, perda itu dirancang berdasarkan Surat Keputusan Bersama tiga menteri yang menurut Azyumardi tidak kuat dasar hukumnya. “SKB itu tidak punya kekuatan hukum kuat karena tidak diatur dalam tata perundang-undangan Indonesia,” tutur Azyumardi.

Pasca kerusuhan atas nama agama di Cikeusik yang menewaskan tiga penganut Ahmadiyah, Perda anti-Ahmadiyah muncul di berbagai daerah, seperti Pandeglang, Samarinda, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.
ANANDA BADUDU

ya ini
karena kita semua diam aja
ya kaum arab ini merajarela

@exia
mari kita tolak campur tangan pemerintah dalam keyakinan seseorang yang tidak merugikan orang lain…

ya. g mana cara kita bertindak ya?
anak2 Tuhan di sini santai2

Angkat senjata*, dan lawan.

*senjata: pena, keyboard.

Salam

sebenarnya kebijakan ini di keluarkan karna kehadiran ahmadia dianggap dpt menimbulkan konflik antara umat yg berujung ke anarkhi.
Ini karna orang2 yang pada usil dan kurang kerjaan,merasa paling benar ngurusin kepercayaan orng lain…

kayaknya pgi dan kwi dan lain2 pun harus angkat suara
dan tidak boleh lupa doa jalan terus untuk bangsa ini
syafaat

ya itu
trus mau jadi apa indonesia ini
saat kita kesusahan (bencana, resesi,)apa yang mereka lakukan? O
siapa yang sering bantu indonesia? arab? O
apa kontribusi mereka uintuk Indonesia ? O
apa mereka merusak nama Indonesia? YA
apa mereka merasa sebagai orang indonesia? O

Akhirnya menjadi pusing sendiri…?? setelah semuanya menjadi dewasa.
dulu waktu masih bayi ga di openi sama sekali…Padahal dulu masih ada
jago jagonya seperti Buya Hamka…Mukti Ali dll nya. Sekarang kok baru sadar dan berusaha memusnahkan…?? Berarti memang semuanya mencari nama demi kemashuran kelompok. Tidak perduli nanti konsekwnsinya adalah harus memusnahkan kelompok yng di tentangnya. Sekarang pemerintah masih mengunakan perangkat SKB 3 mentri. Diluar pemerintahan pake Ormas fpi, dll nya.
Sebetulnya yang meresa terhina dan yang merasa dihina …adalah bukan
kelompok rakyat…(akar rumput nya ) tapi para gembala gembalanya…KENAPA SUDAH SAMPAI SEJAUH INI…artinya produk dakwahnya sampai tidak mampu samasekali memberi pencerahaan terhadap ajaran yang menurut mereka dari asalnya ( yng original sahih )
menjadi bias/ berdistorsi sedemikaian rupa…?? Berarti gembala gembala tsb
kemaren kemaren sibuk dengan urusan nya sendiri-sendiri untuk urusan keduniawiaan…( cari masa, cari harta, cari takhta, dan cari tanah/area).
Maka sekarang di semua daerah memang lagi ngetren, unt menggunakan ormas yang bisa ditunggangi oleh gembala gembala yang lagi kesohor ( punya nama ) untuk menutupi rasa malu mereka sendiri…karaena secara implisit dan explisit…telah gagal dalam dunia dakwah nya (penginjilannya)
Kan…istilahnya dalam Alkitab…guru itu lebih berat hukumnya dari pada murid nya…?? tul ga ya…?? hehehe…

Kalau saya melihatnya, memang mereka sama sekali tidak mengenal hukum kasih TYK…Jadi tugas kita yang Kristiani hanya dapat mendoakan saja dengan tekun supaya air bah pemusnahan pihak yang berbeda pemahaman suatu ajaran tidak terjadi…malah sebaliknya saling menyadari kekeliruan masing masing pihak…untuk menjadi terciptanya saling menghargai ataupun penginsyafan di pihak yng dianggap menyimpang.
Kan kalau dilihat siapa sih yang di untungkan…?? ga ada sama sekali…??
Malah yang dirugikan lebih banyak…Kita kembalikan saja semua nya pada
kehendak Allah …deh… Karena semuanya sudah buta dengan kebenaran sejati…hehhehehe…akibat terbakar egoisme masing masing…Saya yang kristen hanya bisa berdoa. Amin