JK : Pendapatan Negara US$3.000, Masak Masih Kirim PRT?

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung penuh moratorium (penghentian sementara) Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi. Ia bahkan berpendapat, lima tahun mendatang, moratorium harus diikuti dengan penghentian total pengiriman TKI yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga, ke negara manapun. “Katakanlah lima tahun moratorium. Setelah lima tahun, hentikan pengiriman TKI. Selesai semua. Tidak ada lagi TKI pembantu rumah tangga yang dikirim ke luar negeri,” kata JK usai menghadiri acara Palang Merah Indonesia di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (15/7).

JK optimis Indonesia mampu menghentikan pengiriman TKI. “Kita sanggup kok. Harus dihentikan, dan bangsa ini sanggup,” tegasnya. Namun tentu saja, menurutnya ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi negeri ini jika serius mau berhenti mengirim pembantu rumah tangga ke negeri orang. Apa sajakah itu?

“Ada dua hal penting yang harus menjadi perhatian yaitu infrastruktur dan listrik,” ujar JK. Dia memaparkan 90 persen TKI berasal dari Pulau Jawa. “Di daerah pedesaan Jawa, tiap rumah tangga paling maksimal rata-rata punya seperempat hektar lahan. Luas itu hanya sanggup memberikan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan bagi dua orang,” tutur ketua PMI itu. “Karena dari tiap rumah tangga, hanya dua orang yang bisa bekerja di desa, maka sisa anggota keluarga lainnya harus cari kerja di tempat lain, yaitu di sektor industri seperti kerajinan,” terang JK.

Sayangnya, perkembangan industri manufaktur tidak secepat yang kita harapkan, karena pembangunan infrastruktur dan pasokan listrik nasional kurang.”Nah, jika ada perbaikan pada listrik dan infrastruktur di Jawa, maka manufaktur akan kuat, dan dapat menyerap banyak tenaga kerja,” kata JK. “Jadi tidak perlu lagi kirim pembantu ke luar negeri,” kata JK.

“Pendapatan negara sudah US$ 3.000 per tahun, masak masih kirim pembantu rumah tangga?” kata JK. “Ini soal pilihan. Jika TKI diperlakukan buruk dan kita tidak mengizinkan orang ke sana untuk dianiaya, ya pastikan lapangan kerja domestik ada,” kata dia. Jika tidak, ujar Chatib, maka kehidupan masyarakat desa akan tetap buruk karena mereka tidak memiliki penghasilan. Bila itu terjadi, dikuatirkan mereka justru nekat menjadi TKI illegal.

Memang setiap segmen kehidupan secara pribadi maupun bermasyarakat mempengaruhi satu sama lain sehingga kita perlu memperhatikan hal-hal yang menyangkut segala sesuatu di sana. Perhatian utama yang perlu diperhatikan adalah apakah TKI tersebut nantinya akan mandiri dalam berusaha di negerinya sendiri, jangan sampai mereka malah ada yang pengangguran atau tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari.

Source : vivanews/lh3

Dikit amat cuma 3ribu??

Bicara memang mudah tapi yang sulit itu membuktikannya,
engga usah jauh jauh Hilangkan aja dulu para pengamen/pengemis dijalanan

Negara ini memang sedang Krisis pemimpin…

hahaha, kalau dengar berita tentang pemerintah bawaannya emosi melulu, ga ada benernya

$3000 itu sama dengan Rp 26 juta pertahun. Jadi perbulannya Rp 2 juta lebih sedikit. Tapi itu kan ngitungnya dari PDB dibagi total jumlah penduduk? Padahal kenyataannya, lebih dari 60% penduduk Indonesia punya penghasilan kurang dari Rp 1 juta perbulan. Buat makan aja untuk satu keluarga: suami istri dan satu anak aja sudah abis! Belum pendidikannya, belum kalo sakit…
$3000 itu nggak berarti apa2 buat negara ini selama GINI rationya(tingkat perbedaan antara si kaya dan si miskin) masih setinggi sekarang ini