Komnas HAM: Nikah Beda Agama Bertentangan dengan HAM

Tuesday, 16 September 2014, 14:36 WIB

Sidang Aturan Pernikahan Beda Agama: Para Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams (tengah), Muhammad Alim (kanan), dan Arief Hidayat menggelar sidang perdana pemeriksaan pendahuluan perkara pengujian materil Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan te

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Uji materi terhadap terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Bahkan, perkawinan beda agama juga dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena bertentangan dengan UU tentang HAM.

Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM Maneger Nasution mengatakan, dalam pasal 28B UUD 1945 telah disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bunyi yang sama persis juga tercantum dalam Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Menurutnya, perkawinan di Indonesia dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. “Jadi (perkawinan beda agama) itu bertentangan dengan Pasal 28B UUD 1945 dan juga sekaligus melanggar HAM,” katanya kepada //Republika//, Selasa (16/9).

Dia mengatakan, negara Indonesia memang bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah negara orang yang beragama. Hal itu sebagai konsekuensi logis dari ideologi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia. Maka, kata dia, Mahkamah Konstitusi (MK) harus menolak permohonan uji materi. Sebab, perkawinan beda agama bertentangan dengan konstitusi.

Menurutnya, masalah perkawinan masuk dalam domain agama. Posisi negara hanya sebatas fungsi administrasi atau pencatatan peristiwa perkawinan. Sementara sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama, bukan hukum negara.

Jika pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu dibatalkan oleh MK, kata dia, maka hukum negara justru menabrak hukum agama. Hal itu berarti negara tidak hadir dalam menjamin warganya untuk menjalankan keyakinan yang mereka anut. “Dan itu justru yang bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya.

Aku ngebayangin buat mengatur negara dengan orang yang beragama namun bukan negara agama kayanya sulit sekali.
Lebih mudah mengatur negara islam/budha/hindu/kristen (both)
Atau ga peduli agama (hak rakyat kaya Australia)

Buat mengatur dengan 6 /7 ajaran agama yang berbeda apa ga repot ya?

Bagaimana bila agamanya mengijinkan nikah beda agama?

Makanye mestinya pemerintah mengatur administrasi negara aje

Ga perlu ngatur kepercaan individu

Di Indonesia seh bukan diatur lagi, sampe ada menteri Agama

orang komnas HAM kok enggak ngerti HAM sih ? Mana ada menikah beda keyakinan kok jadi melanggar HAM ? Logika HAM-nya sesat dan menyesatkan. Justru kalo maksain jadi satu agama itu yg melanggar HAM karena hak untuk menjalankan agama semula jadi diberangus.

Nikah Beda Agama bertentangan dng HAM…???

Sudah pasti iya dan betul sekali…!! KOMNAS HAM dalam hal ini benar dan sudah berdiri pada posisi yang benar.

Didalam Ajaran KRISTEN saja, untuk memilih pasangan hidup ( unt dijadikan suami/istri ) memiliki ketentuan khusus, yaitu Harus seiman ( Sama-sam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus ).
Itu baru internal Kekerisdtenan…dan ini berkaitan dng Pemberkatan sakramen Gereja oleh Pendeta. nantinya saat PERNIKAHAN ITU DI KUKUHKAN OLEH GEREJA.

Selanjutnya Negara ( diwakilkan oleh Catatan Sipil ), akan mencatatat dan mengeluarakan bentuk surat resmi bagi kedua mempelai Kristen yang baru dinikahkan secara Gereja tsb.
Sehingga dinyatakan PERKAWINAN tsb dinyatakan " SYAH " secara Hukum Agama dan Hukum Negara. Ada amen disitu.

Salam…

Kalo kita memandang HAM dari kacamata tertentu, ya bisa bertentangan atau tidak
tapi kalo secara universal ya tidak tepat mengatakan hal itu, kan menikah hak asasi setiap manusia (titik), mau dia menikah dengan beda agama, suku, sesama jenis, binatang, benda mati, itu hak nya seseorang.

Ham itu perlu dibatasi tapi secafa jelas.
Klo ttg kawin sama binatang sih rasanya gila bgt

Kalo udah dibatasi mah itu tergantung dari kacamata masing2, yang satu mungkin setuju dan yang lainnya tidak, tu contohnya kayak kasus diatas, tapi kalo masalh dilegalkan atau tidak itu tergantung orang yang punya kuasa saat itu