Kontras: Negara Belum Lindungi Hak Kaum Minoritas

Menilik kembali kasus tragedi Ahmadiyah di Cikeusik, penutupan gereja bahkan yang terakhir kasus terror bom di gereja GBIS Kepunton, Solo, kaum minoritas di Indonesia ini masih belum dilindungi hak-haknya oleh pemerintah, demikian pernyataan yang diberikan oleh Aktivis Kontras, Usman Hamid.

“Hak-hak minoritas di Indonesia ini belum sepenuhnya dilindungi oleh negara. tidak hanya negara saja, siapapun juga harus menjaga tiga pilar hak minoritas,” demikian ungkap Usman saat jumpa pers yang digelar oleh Solidaritas Bhineka Tunggal Ika di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta Pusat, Kamis (29/9) lalu.

Dalam berita yang dirilis oleh TribunNews.com, Usman menerangkan ada tiga pilah hak minoritas yang harus dijaga. Yang pertama, hak untuk tidak didikriminasi. Dalam hal ini negara wajib menjaga minoritas dari dikriminasi langsung maupun tidak langsung.

Yang kedua, negara juga wajib memberikan perlindungan identitas. Serta yang terakhir atau yang ketiga adalah setiap minoritas berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Selain itu, Usman juga berkomentar bahwa Badan Inteligen Negara (BIN) saat ini dinilainya belum serius dalam menanggapi kekerasan yang dialami oleh pihak minoritas keagamaan, menurutnya hal tersebut seharusnya menjadi ancaman keamanan nasional dan harus ditangani serius.

Lemahnya perlindungan hukum bagi kaum minoritas membuat kasus pelanggaran hak asasi kerap terjadi, terutama kepada minoritas keagamaan. Sebut saja kasus perusakan rumah ibadah, penganiayaan terhadap umat bahkan pemuka agama, hingga penghilangan nyawa mereka. Tindak lanjut di meja hijau seringkali terhambat, bahkan jika sampai dijatuhi vonis hukuman, masih terbilang ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Pihak mayoritas seharusnya menjadi pelindung kaum yang lemah, jika hal ini terwujud, tentu wajah Indonesia akan lebih indah.

Source : TribunNews.com/VM