Lemhanas : Indonesia Harus Menolak Referendum di Papua

Papua saat ini sedang bergelok. Pemerintah harus meninggalkan cara-cara lama dalam mengatasi permasalahan yang terdapat di Papua. Sebaliknya, perlu dilakukan pendekatan dialog dalam meredam gejolak masyarakat harus dikedepankan. Selain itu, penegakan hukum, sosial dan pembangunan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus terus dijalankan. Dengan dialog hubungan harmonis akan terjaga, inilah merupakan kunci stabilitas di Papua. Menjaga stabilitas bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tapi juga kelompok masyaratka madani.

“Jangan stabilitas fungsi TNI-Polri saja. Kita saat ini harus mengedepankan pendekatan hukum, pendekatan publik, pendekatan civil society. Orang harus taat hukum. Namun juga harus mengutamakan unsur pemberdayaan, tidak hanya unsur TNI-Polri,” kata Gubernur Lemhanas Budi Susilo Supandji di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (5/8). Secara vertical, pemerintah yang menyusun kebijakan, perlu mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Papua.

Budi menemui Presiden guna melaporkan perkembangan terakhir Lemhanas dan mendengarkan instruksi Presiden agar Lemhanas menggelar seminar bertema ‘Mencari Stabilitas dalam Era Demokrasi’. Sayangnya, Budi tidak menguraikan lebih lanjut mengenai tawaran Lemhanas terhadap penyelesaian masalah Papua. Secara sepintas, dia hanya menekankan pentingnya orang Papua diberi kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya belum bisa menyebutkan seperti apa. Tapi bangsa Indonesia harus menolak secara tegas referendum di Papua. Itu bagian dari NKRI,” katanya. Jadi, opsi referendum sebagaimana disuarakan sekelompok orang harus ditolak tegas. Tak kalah penting, Budi meminta agar hukum ditegakkan terhadap siapapun yang melanggar baik dari orang Papua maupun pihak keamanan yang selama ini banyak disorot.

Mengenai keinginan sebagian warga Papua untuk memisahkan diri dari NKRI, Budi mengatakan hal itu merupakan ancaman lunak. Solusi yang tepat adalah dialog. “Kita harus mendengarkan juga aparat pemerintahan yang ada di sana. Seluruh kementerian harus bersama mendengarkan aspirasi untuk perbaikan,” katanya.

Jangan sampai Papua terpisah dari NKRI ini, karena Papua dari dulu merupakan bagian yang penting. Setiap daerah merupakan bagian yang terpisah-pisah namun membentuk satu kesatuan buat bangsa Indonesia. Kiranya solusi dapat cepat dicapai agar keamanan kembali terbina di daerah ini.

Source : berbagai sumber/lh3