Lihatlah bangsa kita ini

Sekdakot Bogor : Tanda Tangan Warga Palsu Semuanya

Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Bogor, Bambang Gunawan, mempersilakan langkah somasi yang dilakukan oleh GKI Taman Yasmin. Menurutnya, langkah hukum memang harus dilakukan pihak GKI terkait pencabutan IMB oleh Walikota Bogor, Diani Budiarto. “Silahkan saja, itu hak gereja. Pemkot Bogor tentunya tidak akan menghalang-halangi,” kata Bambang kepada wartawan, Selasa (22/3) sore.

Bambang menegaskan bahwa alasan pencabutan IMB adalah karena semua berkas tandatangan yang dijadikan berkas permohonan ijin IMB tidak valid. “Tanda tangan dalam berkas permohonan IMB gereja, tentang sikap tidak keberatan warga, semuanya palsu,” tegas Bambang.

Saat ini Komisi Ombudsman Nasional berwenang memaksa Pemerintah Kota Bogor untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/TUN/2009. Hakim Konstitusi Akil Mochtar menegaskan putusan MA harus dilaksanakan oleh pemerintah kota Bogor. “Kalau tidak, saya kira Pemkot melakukan perbuatan hukum, melawan putusan pengadilan,” tegasnya. “Kalau itu tidak dijalankan ya pemerintah pusat bisa memberi semacam hampir seperti teguran, berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan. Bahwa pemda sebagai satuan yang lebih bawah dari pemerintah pusat kan harus melakukan putusan pengadilan,” imbuhnya.

Sepertinya, meskipun jelas-jelas GKI Taman Yasmin sudah sah secara hukum, namun Pemkot Bogor masih mencari-cari kesalahan. Dan meskipun Menteri Hukum dan HAM Patrialis AKbar mengaku sudah mendengar bahwa Pemkot Bogor menolak menjalankan putusan MA, namun belum terlalu mendalaminya sehingga belum mengambil tindakan apapun. “Yang saya dengar adalah ada satu jalan terbaik yang dilakukan agar tidak terjadi bentrok di bawah antar masyarakat. Maka pemerintah daerah Bogor menyediakan, memfasilitasi di satu tempat,” ujarnya.

Patrialis mengaku belum bisa menyikapi terkait pengabaian putusan itu. “Kita lihat kiri kanannya. Kita yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kita ini aman nyaman. Bagaimana orang-orang Kristen melaksanakan ibadah menurut keyakinannya tidak terganggu. Bagaimana juga orang Islam di sana juga tidak serta merta ada masalah,” imbuhnya. Ombudsman rencananya bakal mengundang Walikota Bogor untuk mengklarifikasi penyegelan GKI Yasmin, 29 Maret mendatang.
Source : berbagai sumber/lh3

kalo soal pelsu memelsu…itu pasti ada rencana pemelsuan logika berpikir di masyarakat disitu…Pestinya sudah ada penyogokan uang lah…masa orang sekarang murni mau disuruh bohong jika tidak dikasih imbalan…apa apa…??.
Ga disuru bohong …bisa bohong sendiri kok…orang jaman sekarang… JADI GA ANAEH LAH kalao ada pemelsuan tanda tangan itu…smoga bisa dituntut dalang aktornya dibalik itu semua…Terutama pejabat tertinggi terkait di pemda tsb. Kalu sampe berkelit…pasti akan kualat sendiri plus keluarganya kale ya…?? hehehh

supaya ngga diklaim palsu… saat warga tanda tangan …seharusnya juga kumpulkan FC KTP dan legalisir kecamatan… …

ada kasus lagi… tanda tangan & cap kecamatan palsu

susahnya untuk gereja pada saat saat ini

makin banyak gereja Puji Tuhan…
satu ditutup … masih ada tempat tampungan untuk ibadah :happy0025:

paling pinter pemkot bogor ini, sekarang cari alasan tanda tanga palsu
padahal penyelidikan MA itu semua sudah benar…
memang pemkot bogor dipakai oleh iblis sebagai alatnya…

hampir semua pemda seperti itu
eehhh anak 2 Tuhan pada tengkar dan mau menang sendiri tentang pandangannya
mirissssss

pergunakan saja gedung2 ya udah ber IMB…kalau susah bangun yang baru…kita maksimalkan gedung2 yang udah ada…greja2…yang udah dapat izin…jangan terus2an bangun greja terus…Bersatulah umat Tuhan…