Penentangan Terhadap Pembubaran Ormas Pelaku Anarkis

smoga saja berita ini tidak terjadi (ormas anarkis tidak dibubarkan)
sebuah ormas bila melakukan kejahatan tidak ada bedanya dengan kelompok kriminalitas
negara sebagai penegak hukum harus bertindak tegas

GBU

Kamis, 10/02/2011 05:40 WIB Hendardi: Pembubaran Ormas Langgar Prinsip Kebebasan Berserikat Anwar Khumaini - detikNews

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan agar aparat yang berwenang melakukan penanganan yang maksimal kepada ormas-ormas yang dianggap meresahkan. Kalau perlu, ormas-ormas tersebut dibubarkan, namun harus melalui proses hukum secara komprehensif.

Langkah Presiden tersebut mendapat apresiasi dari Setara Institute yang diketuai oleh aktivis HAM Hendardi. “Setara Institute mengapresiasi rencana dan langkah Presiden RI untuk mengkaji dan menjajaki kemungkinan pembubaran ormas tertentu,” kata Hendardi dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (10/2/2011).

Hendardi menjelaskan, pembubaran ormas diatur dalam UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan PP No 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan UU No 8 Tahun 1985 yang mengatur secara detil keberadaan ormas di Indonesia.

“Pembekuan suatu organisasi diatur dalam Pasal 13 jo Pasal 14 UU No 8/1985 yang di antaranya suatu organisasi dilarang untuk melakukan kegiatan yang mengganggu ekamanan dan ketertiban umum,” papar Hendardi.

Namun, menurut Hendardi, kerangka hukum pembekuan ormas ini jelas tidak sejalan dengan prinsip kebebasan berserikat dan berekspresi. “Apalagi kewenangan ini melekat pada Presiden secara tunggal. Potensi pelanggaran HAM, represi, dan politisasi untuk kepentingan penguasa sangat mungkin terjadi. Karena itu perlu terobosan hukum baru,” jelasnya.

Adapun terobosan yang bisa ditempuh, menurutnya adalah pertama-tama aparat hukum harus memeriksa pimpinan-pimpinan ormas yang diidentifikasi sebagai pengusung aspirasi intoleran dan aktif melakukan kekerasan. Berikutnya, jika pelaku-pelaku ini terbukti memiliki kaitan secara kelembagaan, maka Presiden atas nama UU Ormas bisa merujuk pada fakta-fakta persidangan yang mengadili pelaku-pelaku kekerasan tersebut sebagai pertimbangan pembubaran ormas.

“Alhasil, langkah Presiden memiliki landasan obyektif melalui proses peradilan yang fair,” imbuhnya.

Dia menambahkan, ke depan pengaturan tentang pembekuan ormas harus diintegrasikan dalam revisi UU Ormas dan dengan menggunakan peradilan yang independen. Karena dengan proses pengadilan itulah pembekuan atau pembubaran ormas tertentu dapat obyektif kebenarannya. (anw/nvc)

** diedit karena judul nya salah

Semoga para penjahat agama bisa dihukum

Dulu aja pernah mau dibubarkan tapi ya tetep kalah sama si anrkis sedih melihatnya…
Tuhan gerakkan hati orang2 indonesia ini
tadi pagi aja sidang baasyir bisa menyedihkan kayak gitu
bahkan baasyirnya tertawa2 lihat sidang diundur
sedih…

kita tetap bersyukur, ini semakin menunjukkan waktu Tuhan semakin dekat
GBU

amin… sudah tidak tahan lagi

Ormasnya Dibubarkan.
Roh Ormas nya ditengking dalam nama Tuhan Jesus.
Orangnya di beritakan kabar baik.
Upayanya dengan doa Syafaat dan Puasa.
Damai sejahteranya kita beritakan kepada mereka.
Amin

dimana terdapat banyak aniaya disitu kasih karunia berlimpah2.
semoga melalui peristiwa ini bangsa ini terbuka mata rohani dan jasmaninya agar bisa melihat jalan kebenaran yg sebenarnya