PENGELUARAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENGERJAKAN USAHA

DALAM MENGERJAKAN MAU BUKA USAHA; USAHA BARU ATAUPUN LAMA HARAP PERHATIKAN BERBAGAI UNSUR DAN KURANGI YANG TIDAK PERLU

Biaya variable: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sebagian biaya overhead pabrik (seperti : penyusutan aktiva tetap pabrik yang dihitung berdasarkan jumlah unit produksi), komisi penjualan (retribusi) yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari hasil penjualan;biaya renovasi;biaya pembangunan;biaya perjalanan usaha;pencurian;barang rusak;piutang tidak terbayar;barang dibeli/dibawa customer tidak masuk nota;kesalahan produksi;sewa tidak balik;barang mati tidak laku,barang dijual rugi karena salah produksi harga turun cacat atau tidak laku;salah kirim kena biaya kirim bolak-balik;pesanan/pekerjaan dikomplain pembeli dibayar sebagian atau tidak dibayar;air &listrik,Telephone,hp,internet,perlengkapan kerja;service perlengkapan ;peralatan dan kendaraan;pembelian kendaraan;biaya pengiriman; biaya outsourcing;bahan bakar; dan sebagainya.
Biaya tetap: Gaji tetap pimpinan perusahaan,gaji pegawai dan bonus”;penyusutan aktiva tetap yang dihitung dengan metode garis lurus(penyusutan kendaraan;bangunan;mesin dsb);biaya sewa, keamanan dan sebagainya

Biaya lainnya dan yang tidak tertulis: denda;tilang;pajak;parkir;kena biaya pengadilan,rumah sakit/pengobatan,piutang pribadi yang tidak terbayar yang dikarenakan membuka usaha; bunga bank credit ke bank;pungli;perijinan;sumbangan,kesalahan hitung,tertipu,kegagalan usaha(usaha baru wirausaha persentase kegagalan besar sekali tapi kalo sudah berhasil sering lebih menguntungkan),utang tertagih double (mungkin karena lupa atau bukti pembayaran tidak ketemu),barang mati tidak terjual,sumbangan ke masyarakat social responsibility ke tempat ibadah ke pegawai perusahaan yang membutuhkan nikah kematian polisi tentara rt rw sekolaan dsb",biaya edukasi pegawai maupun pemimpin perusahaan, biaya rekreasi sesekali, dll.

Hitung dengan bunga bank kredit lebih besar tidak bila tidak lebih besar usaha anda belum benar-benar menguntungkan kecuali u social atau sumbangan yang tepat sasaran bukan penipuan.u investasi yang tepat juga bisa lebih menguntungkan bila terlalu rendah.

Jenis dan Macam Pajak di Indonesia

Labels: PBB / BPHTB, pph ps 21, PPh Ps 22, PPh Ps 25, PPN Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

  1. Pajak Penghasilan (PPh) 1% omset usaha; ±10%gaji atau ±10%dari pendapatan
    PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adlah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

  2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (penjualan ±10% dari bruto segala tingkat distribusi bila tidak ada faktur pajak kalo ada faktur pajak dipotongkan selisihnya kalo ada bangun building+2%dari total pembangunan)
    PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya.

  3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 10%-200%

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen).

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status;
e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

  1. Bea Meterai 6000/materai
    Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

  2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 0.5%/TAHUN dari nilai tanah+bangunan
    PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
    Tarif Pajak PBB
    ( Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 )
    Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 % (lima persepuluh persen).

  3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% tiap pihak pembeli&penjual atau 10% satu pihak
    BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

  4. ++lain-lain tax amnesty ±2% dari harta tambahan…pajak renovasi pajak pembangunan rumah dan lain-lain

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

  1. Pajak Propinsi
    a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 1.5%-4%/TAHUN
    No. Urutan Kepemilikan Kendaraan Persentase Tarif Pajak
  2. Motor Pertama 1,5%
  3. Motor Kedua 2%
  4. Motor ketiga 2,5%
  5. Motor Keempat dan seterusnya 4%
  6. Denda pajak kendaraan bermotor dikenakan jika wajib pajak terlambat membayar pajak ketika jatuh temponya. Denda yang harus dibayarkan berupa 25% dari pajak pokok per tahunnya ditambah denda SWDKLLJ.
  • Pajak Kendaraan Bermotor: 25%/tahun
  • Terlambat 3 bulan: PKB x 25% x 3/12
  • Terlambat 6 bulan: PKB x 25% x 6/12
  • Denda SWDKLLJ: Roda 2 = Rp32.000; Roda 4 = Rp100.000

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
1.6 Tarif BBNKB
Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

  1. Pajak Kabupaten/Kota
    a. Pajak Hotel;
    b. Pajak Restoran;
    c. Pajak Hiburan;
    d. Pajak Reklame;
    e. Pajak Penerangan Jalan;
    f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
    g. Pajak Parkir.
    PAJAK BUNGA Seri PPh - PPh Final atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Bank Indonesia 20%
  2. Untuk WPDN dan BUT : 20% dari jumlah bruto,
  3. Untuk WPLN : 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan P3B yang berlaku

APA ITU TILANG?
Tilang adalah bukti pelanggaran dari 100rb-3jt

kasus-kasus bila terkena kasus seseorang bisa terkena berbagai biaya dari jutaan hingga milliaran rupiah contoh kasus tanah seseorang yang terkena kasus tanah bisa terus banding sampai ke mahkamah agung dan satu pihak bisa menghabiskan bahkan dana senilai tanah tersebut atau bisa sampai lebih dan harus bolak-balik jakarta

TAMBAHAN BIAYA-BIAYA PAJAK LAINNYA DAN JUGA PUNGLI

seharusnya pemerintah bila dapat mengunakan dana dengan baik atau efficent dan effective tidak perlu menarik pajak yang banyak atau memberatkan masyarakat harus bisa wajar.

karena terlalu banyak di pemerintah juga rawan diselwengkan lebih baik dikelola masyarakat sendiri untuk pembangunan daerah atau bantuan disekelilingnya lebih ke social responsibility yg jauh lebih tepat sasaran.

Bahkan banyak organisasi bahkan termasuk rumah ibadah maupun amal kalo bisa sebanyak"untuk organisasinya karena itu kita harus memiliki prioritas dan selective sendiri yg mana lebih penting

Masyarakat juga membayar yg wajar bahkan bila diluar kewajaran/terpaksa boleh kita melanggar aturan sesuai ajaran alkitab dimana kasih lebih penting dan bantuan kemanusian disekitar kita yg jelas tepat sasaran jauh lebih penting karena orang yg tidak memperdulikan orang dekatnya lebih buruk dari orang tidak beriman

Dan harus berhati" dalam bekerja bila salah langkah bukan untung yg didapat

Sehingga harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati

Source:

GOOGLE

BPHTB hanya dikenakan kepada pembeli tanah-bangunan, besarannya 5% dari harga beli*) dikurangi 60 juta. jadi kalau beli tanah seharga 60 juta, BPHTB nya 0.
untuk penjual dikenakan PPh Perolehan Tanah, besaran 5% dari harga jual*)

jika harga beli atau harga jual dibawah nilai taksiran dalam PBB maka yang dikenakan adalah nilai taksiran.
misal: beli tanah 60 juta, tetapi nilai taksiran PBB nya 70 juta maka yang digunakan adalah yang 70 juta

tapi bila nilai taksiran lebih rendah, maka yang digunakan adalah nilai transaksi riilnya
misal: jual tanah 60 juta, tetapi nilai taksiran PBB nya 50 juta maka yang digunakan adalah yang 60 juta

oh, ya
untuk usaha beromzet dibawah 4,8 M/tahun dikenakan PPh flat sebesar 1% dari omzet

APA ITU TILANG? Tilang terbaru
Tilang adalah bukti pelanggaran, dimana berkas tilang itu ada 5 rangkap :dari 100rb-3jt

MERAH : diberikan pada pelanggar yg tidak koperatif dengan petugas dan tidak mengaku salah, diselesaikan dengan sidang di pengadilan
BIRU : diberikan pada pelanggar yang kooperatif dengan petugas mengaku salah, berlaku denda maksimal, denda disetorkan melalui Bank yang ditunjuk
HIJAU : untuk pengadilan
PUTIH : untuk kejaksaan
KUNING : untuk arsip POLRI

Berikut daftar sanksi tilang lalu lintas yang dikutip dari Divisi Humas Mabes Polri (www.facebook.com)

Pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) terancam pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta.
Pengendara yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dikurung paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.
Pengendara yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor alias plat nomor terancam kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.
Pelanggaran syarat teknis laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, lampu mundur, pengelap kaca, bumper, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu untuk sepeda motor dan Rp 500 ribu untuk mobil.
Pengendara mobil yang tidak membawa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.
Melanggar rambu lalu lintas terancam kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.
Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.
Pengendara yang tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.
Tidak memakai sabuk keselamatan dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.
Pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak mengenakan helm standar nasional (SNI) dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp 250 ribu.
Pengemudi yang tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu dipidana dengan kurungan satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.
Mengendarai sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dipenjara paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100 ribu.
Berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.