Rekening Gendut Perwira Polisi" yang ludes dibeli "Polisi"

MEMEGANG saku kemeja lengan panjang batiknya, Komisaris Jenderal Ito Sumardi bertanya, “Berapa gaji jenderal bintang tiga seperti saya?” Sambil tersenyum, Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia itu menjawab sendiri pertanyaannya, “Hanya sembilan juta rupiah, sudah termasuk berbagai tunjangan.”

Ito menambahkan, Kepala Kepolisian RI, pejabat tertinggi di institusi itu, bergaji hanya sekitar Rp 23 juta, sudah termasuk aneka tunjangan. Buat biaya penanganan kasus, ia melanjutkan, polisi hanya memperoleh anggaran Rp 20 juta per perkara. Setiap kepolisian sektor-unit kepolisian di tingkat kecamatan-hanya diberi anggaran dua perkara per tahun. “Selebihnya harus cari anggaran sendiri,” kata Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, yang mendampingi Ito ketika wawancara dengan Tempo, Jumat pekan lalu.

Bukan sedang mengeluh, Ito menyampaikan “urusan dapur” pejabat kepolisian itu buat menangkis tudingan terhadap sejumlah perwira yang diduga memiliki rekening mencurigakan. Dokumen yang memuat lalu lintas keuangan petinggi Polri itu beredar di tangan para perwira polisi dan jadi bahan gunjingan di Trunojoyo-Markas Besar Kepolisian. Disebut-sebut dokumen itu adalah ringkasan atas laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Soal ini, juru bicara Pusat Pelaporan, Natsir Kongah, tak mau berkomentar. “Saya tidak bisa memberikan konfirmasi karena itu kewenangan penyidik,” katanya, Kamis pekan lalu.

Menurut salinan dokumen itu, enam perwira tinggi serta sejumlah perwira menengah melakukan “transaksi yang tidak sesuai profil” alias melampaui gaji bulanan mereka. Transaksi paling besar dilakukan pada rekening milik Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pada 2006, melalui rekening pribadi dan rekening anaknya, mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu mendapatkan setoran Rp 54 miliar, antara lain, dari sebuah perusahaan properti.

Daftar yang sama memuat, antara lain, nama Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal yang kini ditahan sebagai tersangka kasus korupsi. Ada pula Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Mathius Salempang, mantan Kepala Korps Brigade Mobil Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Komisaris Besar Edward Syah Pernong, juga Komisaris Umar Leha.

Dimintai konfirmasi soal nama-nama jenderal polisi pemilik rekening itu, Ito Sumardi secara tidak langsung membenarkan. Menurut dia, perwira-perwira itu termasuk dalam daftar 21 perwira pemilik rekening mencurigakan. Ia mengatakan telah menerima perintah Kepala Kepolisian Jenderal Bambang Hendarso Danuri buat melakukan klarifikasi terhadap para perwira tersebut. “Ini pembuktian terbalik, jadi menjadi beban mereka untuk menjelaskan asal-usul transaksinya,” katanya.

Cerita soal rekening janggal milik jenderal kepolisian juga pernah muncul pada akhir Juli 2005. Ketika itu, 15 petinggi kepolisian diduga memiliki rekening tak wajar. Termuat dalam dokumen yang diserahkan Kepala PPATK Yunus Husein kepada Jenderal Sutanto, Kepala Kepolisian ketika itu, sejumlah petinggi kepolisian diduga menerima aliran dana dalam jumlah besar dan dari sumber yang tak wajar. Sebuah rekening bahkan dikabarkan menampung dana Rp 800 miliar. Namun kasus ini hilang dibawa angin.

BANGUNAN itu terlihat paling besar dibanding sekitarnya. Terletak di Jalan M. Kahfi I, Jagakarsa, Jakarta Selatan, satu rumah utama, tiga rumah tambahan, plus satu bangunan untuk petugas keamanan berdiri di tanah seluas 3.000 meter persegi.

Di halaman rumah terpajang ukiran berbentuk aksara “B” setinggi dua meter. Air kolam renang yang cukup luas di halaman belakang berkilau memantulkan sinar matahari. Para tetangga menyebut bangunan itu sebagai “rumah Pak Kapolda”. Inilah rumah Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, yang pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Badrodin, yang kini menjabat Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian, adalah satu di antara sejumlah perwira yang melakukan transaksi mencurigakan. Menurut sumber Tempo, Badrodin membeli polis asuransi PT Prudential Life Assurance dengan premi Rp 1,1 miliar. Disebutkan dana tunai pembayaran premi berasal dari pihak ketiga.

Menjadi Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Medan pada 2000 hingga 2003, Badrodin juga menarik tunai Rp 700 juta di Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Bukit Barisan, Medan, pada Mei 2006. Transaksi ini, kata sumber tadi, dinilai “tidak sesuai profilnya”. Sebab, penghasilan Badrodin setiap bulan berkisar Rp 22 juta, terdiri atas Rp 6 juta gaji, Rp 6 juta penghasilan dari bisnis, dan Rp 10 juta dari kegiatan investasi.

Hasil analisis rekening Badrodin juga memuat adanya setoran dana rutin Rp 50 juta setiap bulan pada periode Januari 2004-Juli 2005. Ada pula setoran dana Rp 120-343 juta. Dalam laporan itu disebutkan setoran-setoran tidak memiliki underlying transaction yang jelas.

Dimintai konfirmasi, Badrodin Haiti mengaku tidak berwenang menjawab. “Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Badan Reserse Kriminal,” katanya. Komisaris Jenderal Ito Sumardi menyatakan timnya masih menunggu sejumlah dokumen pelengkap dari Badrodin.

http://media.vivanews.com/images/2008/10/22/56507_susno_duadji__kabareskrim_mabes_polri.jpg

Keanehan juga terdapat pada rekening Wenas, Bambang Suparno, Mathius Salempang, dan Susno Duadji serta sejumlah perwira menengah. Indikasi di rekening Wenas muncul pada 2005, ketika ia menjabat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Pada 9 Agustus, isi rekening Wenas mengalir berpindah Rp 10,007 miliar ke rekening seseorang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Sejak pertama kali membuka rekening, transaksi perbankan Wenas hanya berupa transfer masuk dari pihak lain tanpa ada transaksi usaha (lihat “Rekening dalam Sorotan”).

http://matanews.com/wp-content/uploads/sys-wenas.jpg

“Profil” Wenas cukup mentereng. Rumahnya di Perumahan Areman Baru, Tugu, mewah, di atas tanah seribu meter persegi. Sejak tiga tahun lalu, keluarga Wenas pindah ke sebuah rumah di Perumahan Pesona Khayangan, Depok. Tempo, yang menyambangi rumah Wenas di perumahan elite di Depok, Kamis pekan lalu, melihat dua Toyota Alphard dan satu sedan Toyota Camry terparkir di halaman rumah.

Kepada Tempo yang mewawancarainya, Wenas menolak tuduhan melakukan transaksi ilegal melalui rekeningnya. “Semua itu tidak benar,” katanya. “Dana itu bukan milik saya.”

Susno Duadji, yang getol membongkar praktek mafia hukum di institusinya, ternyata juga memiliki transaksi mencurigakan :mad0261:. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini disebutkan menerima kiriman dana dari seorang pengacara berinisial JS Rp 2,62 miliar. Ia juga menerima kiriman dana dari seorang pengusaha berinisial AS dan IZM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu). Selama periode 2007-2009, Susno telah menerima kiriman fulus dari tiga orang itu Rp 3,97 miliar. Terkait dengan aliran dana ini, Markas Besar Polri telah menetapkan JS sebagai tersangka.

Muhammad Assegaf, kuasa hukum Susno, menyatakan tidak pernah membahas soal transaksi mencurigakan punya kliennya. Di berbagai kesempatan sebelum ditahan, Susno berkali-kali membantah melakukan transaksi yang melanggar aturan. “Semua transaksi itu perdata,” katanya.

http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2010/06/28/1735235620X310.JPG

cover majalah tempo yg abis dibeli ama polisi :ashamed0006:

TAK hanya perwira tinggi, transaksi yang membuat mata terbelalak pun dilakukan polisi dengan pangkat di bawahnya. Contohnya Umar Leha, terakhir berpangkat komisaris besar dan pernah 12 tahun bertugas sebagai Kepala Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Samsat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Menurut sumber Tempo, Umar pada Juni 2005 memiliki dana Rp 4,5 miliar. Duit disimpan dalam bentuk reksa dana dan deposito di Bank Mandiri. Sumber dana, menurut analisis transaksinya, diduga berasal dari setoran-setoran terkait dengan pengurusan STNK.

Di Makassar, Umar memiliki dua rumah besar dan empat mobil. Dua tahun lalu perwira pertama polisi ini mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati Enrekang, Sulawesi Selatan. Untuk itu, ia mengundurkan diri dari kepolisian dengan pangkat terakhir ajun komisaris besar polisi. Pada pemilihan kepala daerah, ia gagal.

Soal tudingan bermain saat masih berdinas, Umar membantahnya. Dia mengaku tidak pernah mengelola langsung uang negara dari pengurusan STNK. “Apalagi mengambilnya,” ujarnya. “Saya benar-benar tidak berani menyalahgunakan amanah itu.”

Rekening Edward Syah Pernong, Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang, pun mengundang curiga. Menurut sumber Tempo, ketika menjabat Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat, ia menerima setoran Rp 470 juta dan Rp 442 juta pada Agustus dan September 2005 dari Deutsche Bank. Pada 15 September 2005, dia menutup rekening dengan saldo terakhir Rp 5,39 miliar. Edward mempersoalkan asal-usul data itu. “Data itu bohong. Itu fitnah,” katanya kepada wartawan Tempo, Sohirin, di Semarang, Kamis pekan lalu. Ito Sumardi menyatakan tak mempersoalkan kekayaan Edward. “Dia raja Lampung, kebun sawitnya luas,” kata Ito.

Kendati dibantah dari pelbagai penjuru, anggota Komisi Kepolisian, Adnan Pandupradja, menilai laporan dugaan transaksi mencurigakan harus mendapat perhatian serius dari Kepala Kepolisian. Tanpa kejelasan pengusutan rekening-rekening itu, kata dia, citra kepolisian akan semakin terpuruk.

Neta S. Pane, Ketua Indonesia Police Watch, mendorong upaya pembuktian terbalik dari perwira yang memiliki rekening mencurigakan. Sebab, ia menyatakan jenderal yang memiliki kekayaan melimpah patut dipertanyakan :rolleye0014:. Ia menambahkan, “Jika hidup hanya dari gaji, sampai kiamat mereka tidak akan pernah bisa kaya.”

sumber Majalah tempo

?. mau main di dunia politik jah ?.
Terkadang seseorang bisa menguntungkan seseorang.
Maka ia nya akan di pertahankan.

tetapi di sisi lain.
Ada yang juga tidak senang.

Maka ada pula yang mau menjatuhkan.

Dan jika dia sama sekali tidak menguntungkan.
Maka harus di singkirkan !.

Apakah kamu mau bermain di dunia perpolitikan?.
Demi rakyat kecil ? , rakyat yang mana ?.
Demi kebenaran ?, Kebenarannya yang mana ?.
Kebenaran yang tidak dapat memaafkan ? , atau kebenaran yang dapat memaafkan?.
Atau sekedar berplesiran saja !.

Ingat , dunia politik itu terkadang bisa teramat amat jahat.
Karena mereka ada yang bermain trick !.

Hati hati saja lah.

Ingat itu !, …@_-…

Kik kuk.

Hanya sebagai masukan buat seseorang ‘bagaikan’ seseorang teman terhadap teman saja.

Majalah ini, hari Senen subuh2 uda diborong abis ama anggota Polisi di markas loper wilayah Jakarta terutama di Harmoni. Di kota Bandung pukul 9 pagi juga diborong abis. Polisi ketakutan boroknya tersebar kemana-mana.
Khusus edisi ini, majalah Tempo mengatakan akan cetak ulang.

sepertinya hukum ekonomi emang berlaku, semakin langka akan semakin dicari ;D

Polisi mulai cari2 alasan untuk menjerat Majalah Tempo.
Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Zainuri Lubis mengatakan sedang menyiapkan materi gugatan baik secara pidana atau perdata kepada majalah Tempo. Pasal yang digunakan adalah pasal penghinaan dan pencemaran organisasi, karena sampul majalah bergambar celengan babi…
Mestinya celengan babi diganti brankas kaleeeeee…

waduuh seharusnya emang bukan celengan babi ya, tapi buku tabungan :smiley:

klo rekening kurus ada gak ya :smiley:

kalo rekening kurus ntar ga seru, ga ada bahan beritanya :onion-head29:

belum diketahui kapan tepatnya Mabes Polri akan membawa perkara gambar sampul ‘Rekening Gendut Perwira Polisi’ ke pengadilan. Namun, melihat reaksi para pejabatnya yang terkesan reaktif, rasa-rasanya tidak lama lagi hal itu akan terjadi. :happy0062: Menarik ditunggu siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Polri selaku penggugat atau justru Tempo sebagai pihak tergugat? Atau keduanya justru berdamai di tengah jalan? :mad0261:

hahaha…:smiley:

mungkin akhirnya damai… tapi kasus rekeningnya jadi ga jelas diusut apa nggak

moga damai deh… iy neh ksus rkeningnya gmna ya. :smiley:
wah…bsa jadi bhan doa pkok neh :slight_smile:

Kepolisian dam Tempo td malam ketemu di “Apa Kabar Indonesia” TV One.
Pihak kepolisian mengertak tp terlihat kalem dgn masalah cover celengan babi dan isi tulisan yg menjurus penuduhan, namun jelas terliat kepolisian kepengen damai, cuman gertak sambel doank.
Dari pihak Tempo mengatakan, jika kepolisian pengen bawa persoalan ini ke ranah hukum, Tempo mau tdk mau hrs menghadapi persoalan ini.
Menurut saya sih, polisi mgk gak berani perbesar masalah alias gertak sabel, krn jika masalah ini diperbesar, maka tuduhan kasus korupsi di tubuh kepolisian ini hrs dibongkar sampai tuntas.

Belum diketahui apakah serangan terhadap kantor Majalah Tempo ini berhubungan dengan majalah edisi terbaru mereka, tapi inilah yang terjadi pada Selasa (6/7) dini hari dimana ada dua pengendara bermotor melempari kantor Majalah Tempo dengan bom molotov.

Namun peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugiaan material. Saat bom molotov meledak, saksi mata ditempat kejadian dapat memadamkan api dengan cepat.

“Pelaku melempar bom dari balik pohon yang berada di depan kantor kami," demikian jelas Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Muryadi.

Pada saat kejadian ada empat orang yang berada di kantor tersebut, dua orang petugas keamanan, satu orang teknisi, dan satu orang resepsionis. Petugas keamanan mengatakan tidak dapat memberitahukan cirri-ciri fisik pelaku karena kondisi masih gelap. Kejadian pelemparan bom molotov ini kini masih ditangani oleh Polsek Matraman dan Polres Jakarta Pusat.

Source : Kompas.com

Polri VS Tempo
Polri-Tempo Tempuh Jalan Damai

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
Kamis, 8 Juli 2010 | 13:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Perselisihan antara Polri dan majalah Tempo akhirnya menemui penyelesaian. Keduanya menempuh jalan damai setelah dilakukan mediasi selama dua jam oleh Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (8/7/2010).

Awal perselisihan terjadi karena keberatan Polri atas pemberitaan majalah Tempo dengan judul “Kapolri di Pusaran Mafia Batu Bara” edisi 14-20 Juni 2010 dan sampul edisi 28 Juni-4 Juni mengenai “Rekening Gendut Perwira Polri”.

“Kita layak mengucapkan syukur bahwa pada hari ini pihak Polri dan Tempo dapat menyepakati persoalan yang selama dua minggu ini jadi pembicaraan. Ini berkat kebesaran hati kedua belah pihak, baik Polri maupun Tempo,” kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan dalam jumpa pers seusai mediasi.

Bagir berharap, ke depan tradisi mediasi melalui Dewan Pers akan terus dibangun untuk menyelesaikan perselisihan atas pemberitaan suatu media. Salah satu butir kesepakatan adalah Polri tidak akan mengajukan tuntutan hukum dan persoalan selesai dengan musyawarah dan mufakat.

“Damai itu ternyata indah. Kita tak perlu set back ke belakang. Kami mengharapkan ke depan bisa sama-sama menjaga situasi agar masyarakat kita bisa tenang melaksanakan aktivitas. Kami penjaga keamanan dan media mengawal pembangunan yang butuh ketenangan di masyarakat,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang.

Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Muryadi mengatakan, pihaknya menghargai langkah yang ditempuh Polri menyangkut perselisihan pemberitaan yang diselesaikan melalui Dewan Pers. “Kami siap mematuhi kesepakatan dan bersedia melayani hak jawab Polri,” ujar Wahyu.