Revisi undang-undang

silahkan ajukan pendapatmu :afro:

Intelijen tuh harusnya “melampaui” UU, dalam artian dia harus bergerak tanpa ketahuan bahwa itu intelijen negara ketika melakukan sesuatu yang “melanggar” UU. Kalaupun ketahuan, masyarakat umum dan aparatur pemerintahan lain tidak boleh mengetahui bahwa itu adalah operasi intelijen. Prinsip intelijen hanya satu, melindungi NKRI dan kepentingan nasional.

Kalau intelijen harus berlindung di balik suatu UU, berarti intelijen kita “kurang kuat”.

tapi semuanya itu ada aturannya bro… supaya berlangsung sesuai sama etika intelijen…
makanya ada undang2nya…
btw bro ikutan vote yah :afro:

Yang terpenting sih sebenarnya adalah…bagaimana supaya terorisme tidak ada.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menolak revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan menambah masa penahanan hingga dua tahun.

“Kalau sampai dua tahun itu namanya menghukum sewenang-wenang,” kata Usman, lewat sambungan telepon, Selasa(1/9).

Menurut Usman, kewenangan polisi menahan orang yang dicurigai terlibat terorisme selama 7 X 24 jam dinilai sudah tepat. Masa penahanan yang diatur undang-undang tersebut sudah melampaui ketentuan dalam hukum pidana. “Jadi ide seperti perpanjangan masa penahanan tidak perlu,” ujarnya.

Dia mengatakan Indonesia tidak perlu mencontoh Malaysia dan Singapura yang mengatur masa penahanan hingga dua tahun. Usman mengingatkan Malaysia dan Singapura diprotes oleh dunia internasional karena aturan penahanan sampai dua tahun dinilai melanggar hak asasi manusia. “Masak kita mau mencontoh mereka,” ujarnya.

Usman mengatakan pemerintah sebaiknya menggunakan anggaran yang ada untuk memperbaiki birokrasi. Dia mengatakan teroris biasanya menggunakan paspor atau Kartu Tanda Penduduk ganda sehingga sulit dilacak oleh polisi. “Sistem paspor dan KTP saja yang diperbaiki, itu lebih efektif mencegah teroris,” kata dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dalam rapat kerja dengan Komisi Pertahanan DPR RI mengusulkan penyempurnaan undang-undang terorisme. Salah satu hal yang patut dikuatkan adalah keterlibatan intelijen dalam penanganan teroris.

sumber: tempo

ituw sih udah pasti bro… makanya dibikin badan intelijen negara…
btw cloud setuju gak dengan revisi ini?

Aku gak tahu bagaimana bunyi UU yang sekarang sih, jadi aku gak bisa mengatakan setuju atau tidak :ashamed0004:

o b’gitu toh… :char11:
ayat 1 pasal 26. Awalnya bunyi ayat itu adalah, “Dalam hal untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup penyidik polisi dapat menggunakan laporan intelijen”.

Ketentuan ini kemudian dipertegas menjadi “Dalam hal untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk dilakukannya penyidikan, penyidik polisi dapat menggunakan laporan intelijen yang sudah diotentifikasi oleh kepala Badan Intelejen Nasional.” :afro:

Ada penegasan kepala BIN disitu ya? :onion-head33:

Yah tapi apapun alasan dibalik semua itu, aku harap memang seharusnya BIN dan kepolisian bekerja sama. Artinya Tentara dan Kepolisian bahu membahu dalam hal ini. :afro:

yoi bro… berarti cloud setuju dengan revisi ini?

Iya deh…setuju klo memang begitu

Betul sis, semua ada aturannya. Tetapi, intelijen itu seperti “dark agent”-nya negara, pasti ada yang bergerak di ruang-ruang gelap (melanggar/melampaui undang-undang). Kita tidak tahu hal itu terjadi atau tidak kalau intelijennya memang jago menjaga kerahasiaan itu.

ehm… jika dia melanggar undang2 apa bisa ditindak?