RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender

Draft RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender :

Sumber : RUU-Gender-Draft (versi pendek 23 pasal) doc, 77 KB

Sumber lain : Draft RUU KKG (versi panjang 79 pasal) pdf, 2,5 MB

Berikut yang versi pendek :

[b]Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG KESETARAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
[/b]

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Gender adalah nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat setempat mengenai tugas, peran, tanggung jawab, sikap dan sifat yang dianggap patut bagi perempuan dan laki-laki, yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

  2. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan kemitraan yang selaras, serasi, dan seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontroldalam proses pembangunan, dan penikmatan manfaat yang sama dan adil di semua bidang kehidupan

  3. Diskriminasi berbasis gender adalah segala bentuk diskriminasi yang didasarkan atas jenis kelamin yang dapat mengakibatkan kerugian terutama bagi perempuan.

  4. Diskriminasi terhadap perempuan adalah segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan, dan segala bentuk kekerasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan manfaat atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki.

  5. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional, termasuk penghapusan segala bentuk diskriminasi dan perlindungan terhadap perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

  6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/ Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  8. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kesetaraan gender diwujudkan berdasarkan asas:
a. kemanusiaan;
b. keadilan gender;
c. persamaan substantif;
d. non-diskriminasi;
e. perlindungan;
f. pemberdayaan;
g. partisipasi;
h. akuntabilitas;dan
i. kesinambungan.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan kesetaraan gender bertujuan untuk:

a. mewujudkan keadilan gender dalam pemenuhan hak asasi manusia di segala
bidang kehidupan;

b. menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan sebagai hak
asasi manusia;

b. menyelenggarakan tindakan-khusus-sementara untuk mempercepat tercapainya persamaan substantif antara perempuan dan laki-laki di segala bidang kehidupan;

d. menyelenggarakan upayaperlindungan dan pemenuhan hak perempuan atas
kesehatan reproduksi;

e. menghapus segala bentuk diskriminasiterhadap perempuan; dan

f. menghapus prasangka, kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan stereriotipe bagi perempuan dan laki-laki.

-bersambung-

-Lanjutan-


BAB III
KEWAJIBAN NEGARA

Pasal 4

(1) Negara wajib memberikan perlindungan dan menjamin terwujudnya kesetaraan gender termasuk tindakan-khusus-sementara,yang mencakup akses, partisipasi, kontrol dalam proses pembangunan dan penikmatan manfaat yang sama dan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan nasional.

(2) Pemberian perlindungan dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga negara, lembaga pemerintahan, dunia usaha dan swasta serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara.

(3) Pemberian perlindungan dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
a. peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan;

b. peningkatan keterlibatan dan partisipasi aktif perempuan dalam semua bidang kehidupanterutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan publik di semua tingkat kelembagaan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, regional dan internasional;

c. penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan;

d. penghapusan prasangka dan kebiasaan serta segala praktek lainnya yang memarjinalkan perempuan;

e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan

f. perlindungan hak korban diskriminasi berbasis gender, atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Pasal 5

(1) Lembaga negara dan lembaga pemerintahan wajib menentukan strategi pelaksanaan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)melalui berbagai kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:
a. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam semua bidang pembangunan;

b. pelaksanaan tindakan-khusus-sementara untuk mewujudkan kesetaraan nyata antara perempuan dan laki-laki;

c. pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender; dan

d. harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan berperspektif gender.

(2) Bagi Dunia usaha dan swasta serta masyarakat wajib menentukan strategi
pelaksanaan melalui kegiatan sekurang-kurangnya sebagaimana (yang) dimaksud
pada ayat (1) huruf a, b, dan huruf c.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan,penjaminan dan penentuan strategi serta pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

(1) Setiap lembaga negara dan lembaga pemerintahan melakukan penelitian dan pengkajian untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan.

(2) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Pasal 7

(1) Lembaga negara,lembaga pemerintahan, dunia usaha dan swasta wajib melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

(2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi.

(3) Menteri menetapkan pedoman pemantauan dan evaluasi secara nasional.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA


Pasal 8

Setiap warga negara berhak :
a. memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil untuk mendapatkan pemenuhan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya;

b. mendapatkan perlindungan dan penjaminan melalui peraturan perundang-undangan yang tidakdiskriminatifgender; dan

c. mendapatkan perlindungan atas haknya sebagai korbandari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

Pasal 9

(1) Kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi tetapi tidak terbatas pada hak:
a. mempertahankan, mengganti, dan memperoleh kembali kewarganegaraannya;
b. pemenuhan hak perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi;
c. Hak pendidikan;
d. Hak jaminan sosial;
e. Hak ekonomi dan ketenagakerjaan;
f. Hak partisipasi di bidang politik dan hubungan internasional;
g. keterwakilan perempuan dalam proses dan lembaga perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan publik;
h. perkawinan dan hubungan keluarga;dan
i. proses dalam penegakan hukum.

(2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi perempuanpedesaan dan perempuan kepala keluarga.

-bersambung-

-lanjutan-

Pasal 10

Setiap warga negara wajib:
a. memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui terjadinya diskriminasi berbasis gender;
b. mencegah terjadinya diskriminasi berbasis gender;dan
c. melakukan upaya perlindungan korbandiskriminasiberbasis gender.

Pasal 11

Kewajiban warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10dilaksanakan dengan cara:
a. meningkatkan pemberdayaan anggota masyarakat untuk memahami, menghormati, dan memenuhihak perempuan sebagai hak asasi manusia ;

b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat untuk menghapus diskriminasi berbasis gender;

c. menumbuhkan sikap tanggap anggota masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

d. memberikan pendapat, dan saran-saran tindak lanjut penangananpelanggaran hak perempuan.

BAB V
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 12

(1) Lembaga negara, lembaga pemerintahan,masyarakat, dunia usaha dan swasta wajib menggunakan pengarusutamaan gender dalam melaksanakan tugas,fungsi dan kewenangannya.

(2) Pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam perumusan kebijakan danprogram yang dimulaidari tahapanperencanaan, penganggaran,penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,sampai dengan pelaporan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diintegrasikan ke dalam setiap pendidikan dan pelatihan bagi aparatur lembaga negara, pemerintahan dan pemerintahan daerah, masyarakat, dunia usaha dan swasta.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

(1) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang efektif oleh lembaga negara, lembaga pemerintahan, masyarakat, dunia usaha dan swasta, serta lembaga lain wajib dilakukan pengawasan.

(2) Pengawasan atas dilaksanakannya pengarusutamaan gender yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan swasta.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsolidasi menteri koordinator yang membidangi kesejahteraan rakyat.

(5) Hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan analisis guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Pasal 14

(1) Pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintahan, masyarakat, dunia usaha dan swasta wajib melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

(2) Masing-masing pimpinan bertanggung jawab atas hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan dan hasilnya dapat diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 15

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Menteri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pemantauan dan evaluasi yang sekurang-kurangnya mengenai
a. kebijakan mengenai kesetaraan gender dan implementasinya;
b. distribusi kesetaraan gender di setiap kategori atau jenis pekerjaan; dan
c. hal lain yang dianggap penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berjejaring antarlembaga.

Pasal 16

(1) Menteri melaporkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 14secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada Presiden.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi:
a. hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender
b. hambatan yang terjadi;
c. upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dan rencana kedepan;dan
d. hal-hal lain yang dianggap penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender.

Pasal 17

(1) Dalam hal hasil analisis pengarusutamaan gender belum menunjukkan terwujudnya kesetaraan gender, makalembaga negara, lembaga pemerintahan, masyarakat,dunia usaha dan swasta wajib mengambil langkah-tindak untuk perwujudan kesetaraan gender melalui kesempatan yang sama dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9.

(2) Segala biaya untuk melaksanakan langkah-tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing lembaga.

-bersambung-

-Lanjutan-

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan mewujudkan kesetaraan gender, sertamelakukan upaya pengarusutamaan gender.

(2) Partisipasi masyarakat dilakukan dengan jalan memantau program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga negara, pemerintah, dan pemerintah daerah,masyarakat, dunia usaha, dan swastaatau lembaga lain dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.

(3) Mediasebagai kelompok masyarakatyang strategis untuk mempromosikan pemahaman tentang kesetaraan gender bertanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan dukungan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender.

(4) Dalam hal terjadi pelanggaranterhadapUndang-Undang ini atau peraturan perundang-undanganterkait, masyarakatberhak melaporkan atau mengadukan kepada pejabat yang berwenang atau lembaga-lembaga yang menangani keluhan/ pengaduan atas pelanggaran kesetaraan gender.

(5) Ketentuan mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat, tata cara pengaduan atau pelaporan dan penanganan, pengembangan sistem informasi tentang kondisi kesetaraan gender diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 19

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikanpenghargaan bagi lembaga negara, lembaga pemerintahan, masyarakat, dunia usaha dan swastayang telah melaksanakan pengarusutamaan genderdan memenuhi kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan efektifnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan,kebijakan dan program yang responsif gender.

(3) Menteri menetapkan pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1) Lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan swasta, yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, tetapi tidak melaksanakan pengarusutamaan gender,dapat dikenai sanksi administratif atau pemberian disinsentif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, dan sanksi administratif lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif atau pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

(1) Setiap orang yang melanggar atau tidak melaksanakan kesetaraan gender, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal tindak pidana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang lain dilakukan oleh seseorangyang dilatarbelakangi oleh diskriminasi gender, maka pidananya dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang lain tersebut.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi korporasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lama 1(satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 23
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Note : “Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesetaraan Gender” dapat dilihat di sumber pada post #1.

MIUMI tidak setuju atas RUU KKG

Jakarta (Jakarta News) - Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) bersama sejumlah ilmuwan Islam menggelar takblig akbar untuk menolak Rancangan Undang Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG), di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, kemarin.

Siaran pers Humas MUI yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan, meski saat ini masih RUU KKG dalam bentuk draft yang disusun oleh Komisi VIII DPR, MIUMI memandang perlu menyikapi dan meresponnya secara serius.

Sekjen MIUMI Bachtiar Nasir menjelaskan definisi gender dalam RUU bertentangan dengan konsep Islam tentang peran dan kedudukan perempuan.

Padahal, dalam Islam, katanya, pembagian peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada budaya, tetapi berdasarkan wahyu yang bersifat lintas zaman dan budaya.

Selain itu, kata Bachtiar, makna kesetaraan dan keadilan dalam RUU KKG, terutama dalam Pasal 1, 2, dan 3 memiliki pertentangan dalam ajaran Islam. Sebab dalam Islam, pemaknaan hal tersebut tidaklah berarti persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam semua hal.

Sedangkan, dalam RUU RUU KKG pasal 4, katanya, memberikan gambaran yang keliru tentang kemajuan dan peran perempuan dalam pembangunan, sehingga memaksakan keterlibatan perempuan di dalam ruang publik, di semua lembaga pemerintah dan non pemerintah, dan mengucilkan makna peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anak di rumah.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Pimpinan MIUMI Adian Husaini menjelaskan, ilmuwan Islam menemukan sejumlah masalah yang serius dalam draft RUU tersebut.

MIUMI pun tergerak untuk mengajak umat Islam bersama-sama memahami dan kemudian memberikan respon terhadap RUU tersebut. Petisi penolakan tersebut akan disampaikan ke DPR sebelum RUU disahkan menjadi UU. “RUU ini bukan untuk memberdayakan perempuan, tetapi memperdayai perempuan,” katanya.

Dia menunjukkan contoh, pasal pemaksaan terhadap Negara untuk memaksa semua instansi dan organisasi pemerintah dan non-pemerintah untuk memberikan jatah 30 persen kepada kaum perempuan.

“Sampai sekarang kuota tersebut tidak terpenuhi di parlemen. Kami akan mencegah RUU yang liberal dan merusak disahkan sebagai Undang-undang. Kami yakin, banyak anggota DPR yang muslim yang juga peduli akan masalah ini,” katanya.

Sejumlah pembicara tampil dalam acara tersebut, antara lain H. Zaytun Rasmin (Ketua Umum Wahdah Islamiyah), Dr. Ahmad Zain an-Najah (Pakar Hukum Islam, DDII), H. Jeje Zainuddin (Pakar Hukum Islam, Persis), H. Henri Shalahuddin MA (Pakar Gender, INSISTS), Marwah Daud (Pengurus Pusat ICMI), dan artis Astri Ivo.(*)

Editor: Ruslan Burhani

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/305369/miumi-tidak-setuju-atas-ruu-kkg

Linda Dorong UU Kesetaraan Gender

BEIJING-Sejak diumumkan pen duduk dunia menjadi 7 miliar pada Oktober 2011, Indo nesia menyumbangkan 240 juta populasi dengan separonya perempuan. Jika keadilan gender da lam pemenuhan hak atas sum ber daya pembangunan belum terpenuhi, maka pem bangunan berkelanjutan di Indone sia sulit terwujud.

’’Karena itu, keadilan gender dalam pemenuhan hak atas sum ber daya pembangunan harus terpenuhi,’’ kata Menteri Negara Pemberdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak (Meneg PP-PA) Linda Amalia Sari dalam panel sesi I pertemuan internasional tentang pe rempuan dan pembangunan berkelanjutan di Beijing, China, (10/11) lalu.

Pada kesempatan itu, Linda juga menyampaikan beberapa data terkait keberhasilan Indone sia meningkatkan berbagai kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, politik, sumberdaya lingkungan hidup, pengambilan keputusan, perlindungan perempuan, dan mendorong tersusunnya UU Kesetaraan Gender.

’’Belum lama ini, kami diundang Komisi VIII untuk mendapatkan masukan-masukan, ter masuk semua elemen juga diundang. Saya harapkan juga masukan-masukan dari masyarakat dan terkait RUU Keseta raan Gender saya harapkan bisa se gera dibicarakan,’’ ujar dia Isu utama yang akan diakomodasi dalam RUU tersebut, lanjut dia, terkait kesetaraan gender seperti pendidikan dan kesehatan.

Linda menjelaskan, pengalaman Indonesia dalam memastikan isu gender terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan adalah melalui strategi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta advokasi kepada seluruh pengambil keputusan. Selain itu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan dan program.

’’Di tingkat daerah strateginya melalui Permendagri yang mendorong Institusi Perencana di Daerah (Bappeda) sebagai ketua pokja Gender,’’ jelas dia. Untuk menginstitusionalisasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, lanjut mantan anggota Komisi VIII ini, pemerintah pusat melalui permenkeu sejak 2009 telah memastikan akuntabilitas masing-masing institusi pemerintah telah mengintegrasikan gender sejak perencanaan program dan penganggaran.

’’Selain keberhasilan yang telah dicapai, tantangan yang masih dihadapi Indonesia di antaranya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan bias gender, ketahanan pangan, dan resistensi laki-laki di berbagai institusi pemerintah dan masyarakat karena budaya patriakhi masih dijumpai,’’ terang dia.

Linda berharap, forum internasional ini dapat memperkuat komitmen regional untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dan keadilan gender dapat tercapai di Indonesia. Juga, mengatasi berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam implementasinya. Forum internasional di Beijing ini dihadiri lebih dari 200 peserta dari berbagai negara. Dua puluh di antaranya pejabat setingkat menteri dari 40 negara. Pertemuan dibuka oleh Wakil Presiden Xi Jinping dengan keynote speech oleh Presiden Federasi Perempuan China/ Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Cina, Chen Zhili. (art)

Sumber : http://www.indopos.co.id/index.php/berita-indo-rewiew/17898-linda-dorong-uu-kesetaraan-gender.html

DPR ke Luar Negeri Bahas RUU Kesetaraan Gender

JAKARTA- Komisi VIII DPR bakal studi banding ke luar negeri untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Keadilan dan Kesetaraan Gender. Para wakil rakyat itu berdalih agar mendapatkan pemahaman secara komprehensif.

“Ada rencana kesana (luar negeri). UU ini (Keadilan dan Kesetaraan Gender) butuh perspektif dari negara lain tapi, tidak melupakan kultur negara,” kata Ketua Komisi VIII DPR, Ida Fauziyah, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (15/3/2012).

Kendati demikian, Komisi VIII DPR belum menentukan negara tujuan yang hendak dikunjungi. “Mungkin ke Norwegia atau Swiss,” ujar Ida.

Dia menyatakan, saat ini belum ada UU yang mengatur secara khusus soal gender. Padahal, para perempuan masih rentan mengalami diskriminasi dan marginalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah sebabnya, mereka telah menyusun rencana untuk studi banding ke negara yang dinilai sukses menjalankan pengarusutamaan gender.

Menurut Politisi PKB itu, saat ini pihaknya masih menyempurnakan draft RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender. Komisi VIII sudah meminta masukan dari beberapa kalangan termasuk, pimpinan ormas Islam seperti, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Hizbut Tahrir. Mereka menargetkan pembahasannya rampung pada sidang mendatang.

“Semua nanti dimintai masukan termasuk Komnas Perempuan dan LSM yang peduli perempuan,” jelas Ida.

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), Sri Budi Eko Wardani, mengatakan, Komisi VIII DPR tidak perlu studi banding ke luar negeri guna membahas RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender. Sebab, banyak produk perundang-undangan yang telah mengakomodasi pengarusutamaan gender.

Dia mencontohkan, Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan yang telah mengakomodir hak-hak perempuan dalam merumuskan kebijakan. “Bisa saja mendatangkan orang Korea ke sini atau korespondensi. Jadi, tidak harus studi banding,” jelas Sri seraya menyatakan bahwa Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki UU mengenai Gender.

Dia menyarankan sebaiknya DPR menganalisa berbagai produk perundang-undangan yang telah mengatur persoalan gender agar tidak tumpang tindih. Bahkan, lembaga legisltaif itu bisa menjadikan Instruksi Presiden (Inpres) 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan menjadi sebuah UU. “Lebih strategis melakukan kajian dalam produk perundang-undangan,” tandasnya.

Sumber : http://news.okezone.com/read/2012/03/15/339/594093/dpr-ke-luar-negeri-bahas-ruu-kesetaraan-gender