SIN (Single Identified Number) akan segera digunakan di Jakarta.

Beberapa hari yg lalu aku liat berita di TV bhw kartu SIN (Single Identified Number) akan segera digunakan di Jakarta.
SIN berguna untuk mencegah pemalsuan KTP di Jakarta.

SIN ini berbentuk seperti kartu ATM, SIN berfungsi sbg kartu identitas dan alat pembayaran.

Secara kebetulan atau tidak kata SIN dalam bahasa inggris artinya adl dosa

anda salah memperoleh informasi, namun konsep nya akan mengarah ke sana

untuk saat ini bentuknya ktp elektronik, benar seperti deskripsi anda berbentuk seperti atm
namun fungsionalitasnya dapat dipastikan untuk beberapa tahun ini hanya sebagai perangkat yustisi saja
rencananya dalam beberapa tahun ke depan akan di integrasikan dengan layanan pajak juga

untuk kemungkinan nya nanti perlahan-lahan, semua akan disatukan
nah inilah cikal bakal SIN

proses nya sendiri belum diketahui akan memerlukan proses berapa lama, namun rasanya hanya beberapa tahun lagi akan bisa terlaksana

Tuhan memberkati

SEPUTAR SIN

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah pernah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004, tetapi ketentuan itu belum terlaksana sebagaimana diharapkan. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2006 Presiden Republik Indonesia mengundangkan UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan diartikan dengan rangkaian kegiatan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta penggunaan hasilnya untuk pelayanan pulik dan sektor lain. Menurut Pasal 13 disebutkan, setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan selamanya.

NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unit atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Tampaknya NIK ini dapat disamakan dengan SIN. Undang-undang ini diterbitkan dengan pertimbangan untuk memberi perlindungan dan pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukun atas setiap Peristiwa Kependudukan. Pada tanggal 7 Februari 2007 yang lalu dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan disepakati untuk menetapkan delapan strategi nasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Salah satu strategi nasional itu ádalah mengatur dan mengimplementasikan Single Identification Number atau SIN terhadap seluruh penduduk Indonesia. Dalam hal ini sebagai pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan dan implementasi yang menyeluruh dan profesional. Negara yang sudah memiliki SIN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat dan Canada. Di Amerika dan Canada kita kenal dengan nama Social Security Number (Sumber : www.legalitas.org) Single Identification Number (SIN) merupakan sebuah nomor identitas unik yang terintegrasi dengan gabungan data berbagai instansi pemerintahan dan swasta.

KEBUTUHAN SIN DI DUNIA PERBANKAN

Dunia perbankan di Indonesia saat ini sedang marak memerangi berbagai tindak kejahatan yang menggunakan jasa bank. Jika melihat peningkatan dan semakin variatifnya modus tindak kejahatan perbankan, nampaknya bank sangat membutuhkan SIN untuk segera diaplikasikan. Harus kita ketahui, bahwa pelaku semakin kreatif dalam merancang modus kejahatan perbankan. Kadang pelaku kejahatan memanfaatkan fasilitas perbankan yang semakin canggih.

Masih kita ingat ketika layanan SMS banking pertama kali diluncurkan, pelaku kejahatan bertindak cepat dengan mengelabuhi nasabah dengan mendaftarkan layanan SMS banking, namun yang didaftarkan adalah nomor HP pelaku kejahatan. Dengan segera pelaku langsung melakukan transfer dari rekening nasabah ke rekeningnya sendiri yang sebelumnya telah dipersiapkan.
Modus lainnya yaitu dengan Card Trapping.

Modus ini sebenarnya terbilang cukup sederhana. Caranya yaitu dengan mengganjal mulut tempat kartu masuk pada mesin ATM dengan batang korek api. Ini dilakukan dengan sangat rapi, sehingga tidak sampai terbaca oleh sensor card reader. Baru setelah ada kartu masuk dan selesai transaksi, maka kartu akan tertahan dan tidak dapat keluar. Selain memacetkan mesin ATM, pelaku juga membuang logo/stiker asli Call Center Bank yang biasanya tertempel pada mesin ATM, dengan logo / stiker palsu yang tertulis nomor call center palsu (yaitu no. Hp. pelaku / anteknya.) Ketika kartu nasabah tidak bisa keluar/macet, Nasabah melihat call center palsu tersebut dan menghubungi no.palsu tersebut. Atau ketika kartu macet ada antek / pelaku yang pura2 antri dbelakang dan menyarankan untuk memblokir kartu ATM dengan cara menghubungi nomor telp.call center palsu tersebut.

Operator palsu call center nantinya akan meminta data-data rahasia nasabah termasuk nomor PIN kartu. Dengan nomor PIN inilah pelaku dengan leluasa melakukan transaksi menggunakan kartu ATM yang telah berhasil dikeluarkan dari mesin ATM. Pelaku bisa melakukan penarikan maksimal 5-10 juta rupiah tunai, atau melakukan tranfer ke rek lain sampai dengan 100 juta rupiah, atau untuk melakukan pembelian pulsa sebesar un-limited. Bisa dibayangkan kerugian yang akan dialami oleh nasabah korban kejahatan ini.

Muara dari segala tindak kejahatan ini adalah rekening bank yang dibuka dengan bukti identitas palsu. Selama SIN belum diberlakukan, maka seseorang yang merencanakan kejahatan akan leluasa membuka rekening di bank dengan KTP palsu yang bisa dengan mudah dibuat dengan biaya Rp.50.000 ,-sampai Rp.100.000 saja. Apabila SIN telah diberlakukan seseorang akan berfikir seribu kali untuk memanfaatkan rekening bank miliknya untuk tindak kejahatan.

info yang lengkap… terima kasih

Rencananya e-KTP ini juga akan segera diberlakukan di 8 daerah di Jawa Tengah pada September 2011 mendatang. Kedelapan daerah tsb adalah kabupaten Pati, Batang, Pemalang, Tegal, Kota Salatiga, Pekalongan, Magelang dan Kota Surakarta. Kedelapan pemda sudah melakukan pemutakhiran data dari tingkat paling bawah, yakni RT. Pendataan tsb dilakukan dg memperhatikan Kartu Keluarga (pemutihan KK).

semoga mengurangi tindak kejahatan…
asal para birokratnya gak mata duitan juga klo di sogok ama duit trus bikin data palsu (data org yg dah meninggal)…kan bisa di salah gunakan juga utk kejahatan