Terjaring razia, wanita nonmuslim di Aceh diminta pakai jilbab

Terjaring razia, wanita nonmuslim di Aceh diminta pakai jilbab | merdeka.com

Merdeka.com - Satpol PP Wilayatul Hisbah (WH) Aceh menggelar razia penegakan aqidah, akhlak dan syiar Islam. Semua yang melintasi jalan raya di Simpang Mesra Banda Aceh menuju ke Darussalam dihentikan yang tidak menggunakan pakai muslimah, demikian juga laki-laki yang mengenakan celana pendek.

Pantauan merdeka.com, Rabu (5/2), WH juga sempat menghentikan dua orang wanita tidak mengenakan jilbab. Setelah diperiksa, ternyata wanita tersebut non-muslim, maka petugas langsung melepaskan perempuan itu.

Kasi Penegakan Pelanggaran Satpol PP WH, Samsuddin, mengatakan, untuk non muslim langsung diberikan nasihat. Mereka diminta agar menghormati Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada non muslim agar bisa menggunakan jilbab atau pakaian muslimah.

“Non muslim juga diminta pakai jilbab. Untuk menghormati muslim di Aceh,” kata Samsuddin.

Kendatipun demikian, dua orang wanita non muslim itu langsung dilepaskan oleh petugas. Meskipun sebelumnya satu orang petugas WH perempuan menasihati agar wanita itu menggunakan pakaian yang sopan dan tidak terlalu ketat.

Dalam razia tersebut, petugas berhasil melakukan pembinaan di tempat sebanyak 62 orang. Di antaranya ada 2 orang laki-laki yang menggunakan celana pendek dan 59 perempuan yang mengenakan pakaian ketat.

“Umurnya rata-rata sekitar 20-an, rata-rata mahasiswa yang dilakukan pembinaan,” imbuhnya.

Pemeriksaan identitas


Wanita non muslim dinasihati


Begitu hausnya akan ‘dihormati’, bahkan cenderung sebagai pemaksaan mayoritas terhadap minoritas.
Yang puasa sono yang suruh hormati sini.
Yang kena aturan jilbab siapa, yang disuruh pake siapa.

Kebalikannya, kalau di tempat lain, dimana mereka minoritas, tetap juga minta dihormati atas nama kebebasan beragama.

Cape juga…

Setahu saya aturan “syariah Islam” di Aceh hanya diterapkan bagi muslim, jadi yang Kristen, Hindu, Budha, dan agama lainnya tidak terikat dengan aturan tersebut. Kalau perempuan non muslim harus berjilbab juga, bukankah itu menyalahi undang-undang?

Kalau ke Aceh harus mengikuti cara berpakaian sesuai syariah, ke daerah lain juga harus mengikuti cara berpakaian setempat. Setuju?


apakah dengan “pakai” jilbab lantas merobah imannya ?

Iman tidak diukur dengan sekedar berpakaian. Tapi mengharuskan penganut agama non Islam mengikuti aturan berbusana secara Islam merupakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan. UU tentang syariah Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menyebutkan bahwa nonmuslim tidak terikat kepada aturan syariah, hanya tunduk kepada aturan umum di NKRI. Jadi kalau wanita nonmuslim diharuskan berjilbab juga artinya Pemda Aceh sudah melanggar UU.

Itulah kebodohan RI saat pembicaraan damai antara RI dan GAM saat Habibi dulu itu.
Tim RI kecolongan dan dibodohi habis habisan.
Entah disengaja ataukah karena yang penting ‘damai’.

Karena dalam sebuah negara kesatuan, tetapi sebuah profinsi berhak memiliki parpol sendiri, bendera sendiri, hukum sendiri, lantas apa bedanya dengan merdeka ?

:rolleye0014:

Bedanya tidak punya kedutaan sendiri di negara lain dan tidak punya angkatan bersenjata sendiri. Mungkin seperti Hong Kong yang secara hukum masuk teritorial RRT tetapi punya sistem hukum yang berbeda dengan RRT, juga ada parpol sendiri dan punya bendera sendiri yang selalu dikibarkan bersama bendera RRT dengan kedudukan lebih rendah. Hanya saja NAD dan Hong Kong tidak bisa disamakan, karena NAD sejak awal sudah masuk wilayah NKRI, berbeda dengan Hong Kong yang berabad-abad dikuasai Inggris, mengadopsi sistem hukum Inggris, dan baru 1997 “dikembalikan” ke RRT.

Permasalahan utama dengan otonomi khusus NAD adalah masalah syariah. Bagaimana status kebebasan beragama dengan sistem syariah ini? Sepertinya warga NAD nonmuslim ibarat orang “kos-kosan” yang harus nurut sama “tuan rumah”.

Kalau benar hukum syariah dijalankan di NAD secara utuh, maka penduduk non-Muslim akan kena jizyah (CMIIW), berupa semacam upeti tanda takluk dan berada dalam lindungan mayoritas…

Capeee deh

HHAAAHH…??? sampe segitunya ya broow…??

Kalo emang ujung tujuannya seperti itu…??? maka pasti nantinya akan ada lagi tsunami yang kedua kalinya lagi loh…dan makin parah lagi nanti hasilnya loh…ati-ati…

Percaya dehh…!! bukan lagi cuaaaape dehh…hhehehe

Salam…

Memang itu koq tujuan mereka, menguasai dan menaklukan, kemudian pelan pelan dipaksa masuk.

:mad0261:

Sejak sebelum kemerdekaan sudah ada keinginan menegakkan syariat Islam di Indonesia. Dalam Piagam Jakarta, rumusan sila pertama Pancasila berbunyi:"Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" Akan tetapi rumusan tersebut diubah menjadi “Ketuhanan Yang Mahaesa” karena ada keberatan dari wilayah Indonesia Timur, yang banyak beragama Kristen.

Usaha untuk menegakkan syariat itu tidak berhenti sampai situ. Dalam sidang Konstituante partai-partai Islam berusaha memasukkan kembali klausul syariah tersebut, tetapi ditentang partai-partai sekuler (nasionalis, komunis, sosialis) dan dua partai Kristen, yakni Parkindo dan Partai Katholik. Selain secara parlementer, usaha lain juga dilakukan dengan melakukan tindakan makar, yang kita kenal sebagai DI/TII. Akan tetapi usaha2 tersebut menemui kegagalan.

Selama Orde Lama dan Orde Baru, segala kegiatan untuk memunculkan ide2 syariah selalu ditekan rezim berkuasa. Setelah reformasi, yang ditandai kebebasan berekspresi, ide syariah tersebut muncul lagi ke permukaan. Dengan dalih demokrasi dan kebebasan berpendapat, dengan bebasnya pihak2 tertentu menyuarakan penegakan syariah. Kondisi separatisme di Aceh menjadi jalan bagi mereka untuk memasukkan ide tersebut ke tingkat nasional. Mereka menyerukan penegakan syariah di Aceh, sebagai cara mengatasi separatisme. Pemerintah pusat melihat isu syariah ini sebagai cara untuk menarik hati masyarakat Aceh agar tidak berpisah dari NKRI. Dan akhirnya memang terjadi, UU mensahkan syariah di Aceh.

Yang dikhawatirkan adalah daerah2 lain berpotensi untuk mencoba menegakkan syariah melalui Perda2 yang menjurus ke penegakan syariah. Inilah yang menjadi ancaman bagi bangsa kita.

Daerah daerah lain mungkin punya niat, tetapi sepertinya ‘terlambat’, bro. Karena mereka memeang tidak dinyatakan sebagai daerah istimewa. Aceh memang memiliki status daerah istimewa, terutama dalam hal syariah Islam. Dan itu dimanfaatkan sungguh sungguh oleh mereka.

Sebenarnya, kalau hukum syariah hanya berlaku bagi golongan sendiri, silahkan saja, tetapi kalau sudah menyangkut pihak luar yang tidak beragama sama dengan mereka, tentunya menjadi sangat tidak elok.

Yang menjadi masalah, bagaimana dengan yang murtad dari Islam. Menurut syariah, mereka yang murtad harus dihukum mati. Beberapa negara, seperti Arab Saudi, benar-benar menerapkan aturan tersebut, sedang di beberapa negara lainnya tidak menerapkannya secara gamblang. Di Mesir, misalnya, orang yang murtad dari Islam dianggap menghujat/melecehkan Islam, sehingga bisa kena pasal penodaan agama, yang dihukum dengan penjara. Kalau sudah begini, mau tidak mau menyangkut agama lain juga.

Kalau di daerah mayoritas muslim diadakan razia menjaring wanita yang tidak berjilbab, akankah daerah yang mayoritas Kristen merazia mereka yang pada hari Minggu tidak ke gereja?

Iya, sejauh ini saya belum mendengar apakah ada hukuman terhadap mereka yang murtad dari agama itu di Aceh. Hehhhm, jadi penasaran juga. Coba nanti saya cari cari infonya.

:afro:

Waaaah, koq malah dapat ini :

09/09/2013 14:30 INDONESIA [b]West Aceh , Protestant pastor and four Christians arrested for proselytizing[/b] by Mathias Hariyadi

The religious police arrest five for trying to convert Muslims in the area. In fact, they ensured education and remedial courses . Not even the head of the Office of Religious Affairs is sure of the charges. Islamic law in force in the province and in the past Protestant Christians have been imprisoned for similar cases.

Jakarta (AsiaNews ) - TheSharia " Police " and security officials in the district of West Aceh , the Indonesian province where Islamic law is in force , arrested Pastor Hendri Budi Kusumo and four other people , members of the Indonesian Mission Evangelist Church ( GMII ) . The incident occurred last week, but only emerged in the past hours. According to reports the religious police - in charge of enforcing Islamic rules and customs - accused the five of “proselytism” , because they were trying to " convert Muslims to Christianity in the area of Aceh. "

Confirmation of the arrest comes from the Aceh 's office of the Committee for Religious Affairs . The local chief officer, Baron Ferryson , said that " they were arrested a few days ago and charged with trying to influence " the local population. They were taken by force from their homes, the man added, after rumors spread of “proselytism.” In fact, the Christian pastor was providing educational and remedial courses to the population in order to improve the level of education. And not even the head of the Committee for Religious Affairs claims to be “sure” of the allegations.

According to local media reports , Hendri Budi Kusumo and the other four men were taken from their home in the village of Blang Pulo , in the middle of the night . With them two other people were detained and later identified as "Muslims from the Aceh area " , because they were in the company of Christians. Some witnesses add that “there may be other cases of conversion to Protestantism”.

A similar story occurred in June, when a Protestant pastor and three other workers were arrested in the district of Bireuen , again in Aceh , for proselytizing . A story emerged because an alleged convert identified as Hasbi (a "newly baptized " in the local language , ed) returned to his village of origin, and attempted to bring Christianity to his brother Aman Suhardi . The authorities singled out Pastor Onekesyi Zega and arrested him while he was at the village of Bener Meriah , in the company of three assistants and carrying “evidence”, which were copies of the Bible in the local language.

Indonesia is the most populous Muslim nation in the world and, while guaranteeing the constitutional principles of religious freedom, it is more and more often the scene of attacks and violence against minorities, whether they are Christians, Ahmadi Muslims or of other faiths. In the province of Aceh - the only one in the Archipelago - the Islamic law (sharia) applies and in many other areas the influence of the Muslim religion in the lives of citizens is becoming more radical and extreme. In addition, certain rules such as the building permit - the infamous IMB - are exploited to prevent the building or close Christian places of worship, as is the case for some time in Bogor regency, West Java, for the faithful of the Yasmin Church .

INDONESIA West Aceh , Protestant pastor and four Christians arrested for proselytizing

Parah parah parah

nah, itulah yang diperlukan mereka adalah tampak dari hanya dari “luar” saja.

alkitab mencatat :

Mat 10:16 "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.

salam