Undang - Undang Rahasia Negara????

Sekarang ini lg di godok di DPR UU Rahasia Negara,

knpa ya UU itu hrus dibuat?
kira2 apa yang terjadi kalo UU itu sudah ada?

Ha???
Mang iya ya?
Saia ga tau…

Emang isinyabuat apa?

ini yang kontra!

Rahasia Negara Diminta Tidak Diundangkan

Kamis, 10 Agustus 2006 | 19:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara diminta tidak perlu dijadikan undang-undang. “Semangat yang ada dalam rancangan undang-undang itu bertentangan dengan perkembangan di era keterbukaan dan demokrasi,” ujar Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Robertus Robert, dalam diskusi “Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara, Demokrasi dan Kebebasan Sipil” di Jakarta kemarin.

Menurut dia, di era demokrasi ini keterbukaan justru seharusnya dijunjung tinggi. Dengan diundangkannya rancangan rahasia negara, kata Robert, Indonesia cenderung kembali ke masa lalu. Rancangan undang-undang itu, kata dia, bisa menjadi alasan penguasa untuk kembali menerapkan sistem politik otoriter.

Hal senada diungkapkan ahli hukum tata negara, Irmanputra Sidin. Menurut staf pengajar hukum tata negara Universitas Indonusa Esa Unggul ini, rancangan undang-undang rahasia negara tidak perlu ada karena melanggar prinsip negara hukum dan hak kepastian hukum. Menurut dia, rancangan rahasia negara sebaiknya dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi.

Adanya dua rancangan, yaitu Rahasia Negara dan Kebebasan Memperoleh Informasi, kata dia, dikhawatirkan terjadinya tumpang tindih seperti Undang-Undang Pemekaran Irian Jaya Barat dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Pengamat militer Andi Widjojanto menilai, tren perkembangan politik global justru mengarah ke era keterbukaan. Andi mengatakan, sejak tahun 90-an negara dinilai tidak bisa lagi memegang rahasia. Sebab, kata dia, rahasia negara dipastikan bisa bocor dan tidak bisa lagi dilindungi. “Semua sandi rahasia pasti bisa dibuka,” ujarnya.

Perkembangan yang selanjutnya terjadi, kata Andi, rahasia negara dilindungi oleh pasal pidana bagi mereka yang membocorkannya. “Ini melambangkan kegagalan negara untuk menyimpan rahasia,” ujarnya. Karena itu, negara disarankan tidak menyimpan rahasia. “Budaya rahasia harus diubah menjadi budaya keterbukaan,” katanya

Pemerintah sendiri telah membentuk Panitia Antar-Departemen RUU Rahasia Negara. Pada 30 Juni 2006, Departemen Hukum dan HAM telah menyampaikan draf hasil revisi kepada Departemen Pertahanan. Hasil revisi itu sudah dimasukkan ke Sekretariat Negara. “Setelah disetujui Presiden baru ke DPR,” kata Ketua Panitia Antar-Departemen, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Prasetyo.

Menurut Prasetyo, rancangan ini termasuk prioritas program legislasi nasional 2006. “Semakin cepat diundangkan semakin bagus,” kata Staf Ahli Menteri Pertahanan ini. Panitia juga telah mengadakan upaya sinkronisasi antara rancangan Rahasia Negara dengan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

| TITO SIANIPAR

ini yang pro!

Undang-Undang Rahasia Negara Tidak Boleh Multi Tafsir
Senin, 10 Agustus 2009 20:45

Jakarta. Rancangan undang-undang rahasia negara yang saat ini tengah dibahas di DPR sebelum diundangkan perlu dicermati lebih mendalam agar tidak kontradiksi dengan Undang undang lain.

Pengamat militer , Nurcahaya tandang kepada RRI mengatakan dengan lahirnya undang-undang rahasia negara tidak berarti semua dirahasiakan atau dilarang untuk dipublikaikan, Karena sebagai goor governance dan clean governance unsur-unsur yang harus ditegakkan dan diwujudkan didalam adalah transparansi ,akuntabilitas publik serta partisipasi masyarakat .

Menurut Nurcahaya Tandang Undang-undang rahasia negara sebaiknya disatukan dengan Undang-undang kebebasan memperoleh informasi sehingga terlihat mana yang dapat dipublikasikan dan mana yang tidak dapat dipublikasikan.

Sehingga undang-undang rahasia negara dan undang -undang kebebasan memperoleh informasi tidak akan jalan sendiri-sendiri yang pada akhirnya akan menjadi kontrakdiksi mana yang harus dibeberkan untuk publik dan mana yang harus dirahasiakan, Kemudian pemerintah tidak boleh berlindung dibalik Undang-undang rahasia negara untuk melindungi kesewenang-wenangnya .

Dikatakan hal ini akan terjadi kalau ruang lingkup Undang-undang rahasia negara tidak dibatasi, Pembatasan undang-undang rahasia negara hanya menyangkut strategi pertahanan keamanan dan ,kebijakan luar negari ,hal ini yang harus dijaga kerahasiaaanya dan tidak boleh diketahui negara lain atau pihak-pihak yang dapat mengunakan cela itu untuk melakukan manuver untuk menghancurkan negara kita .

Hal ini yang harus jelas tegas Nurcahaya Tandang tidak boleh mulititafasir atau abu-abu atau menimbulkan interpretasi sehingga undang-undang tersebut harus detil apa yang harus dirahasiakan apa yang tidak serta jelas sanksinya apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut.(Rusmy/AF).