Wikileaks: FPI Itu "attack dog"-nya Polisi Indonesia

Sebuah informasi rahasia tentang hubungan Kepolisian Indonesia dengan organisas masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dibeberkan oleh Wikileaks. Informasi yang didapatkan dari dokumen rahasia Amerika Serikat yang terkait informasi tentang Indonesia tersebut sebenarnya sudah menjadi “rahasia umum” yang sering terdengar di masyarakat, maka jika hal ini diungkap oleh Wikileaks semakin mempertegas desas-desus yang selama ini beredear.
Dokumen yang diungkap Wikileaks tersebut menyatakan bahwa mantan Kapolri yang saatini menjabat sebagai Kepala BIN, Jenderal (Purn) Sutanto adalah tokoh yang pernah mendanai FPI. Bahkan dikatakan bahwa FPI saat itu dimanfaatkan Kapolri sebagai “attack dog” sehingga petugas keamanan tidak dikritik terkait tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Bahkan dinyatakan sudah menjadi tradisi Polri dan BIN untuk mendanai organisasi masyarakat yang sering meresahkan masyarakat karena tak jarang melakukan tindakan main hakim sendiri.
Namun yang terjadi kemudian sungguh diluar dugaan para pendana dan pembentuk ormas FPI, karena kemudian ormas tersebut berkembang dan bertumbuh dengan pesat dan tak mampu dikendalikan oleh pihak keamanan lagi, atau yang disebut oleh Wikileaks : FPI telah berkembang menjadi monster.
"Walaupun siapa saja yang memiliki uang dapat menyewa FPI untuk kepentingan politik, namun tidak ada seorang pun di luar FPI bisa mengontrol Habib Rizieq yang kini menjadi bos bagi dirinya sendiri,” demikian terang dokumen rahasia yang diungkap oleh Wikileask tersebut.
Selain Jenderal (Purn) Sutanto, nama lain yang disebut-sebut membantu dan mendanai FPI adalah mantan Kapolda Metro Jaya Nugroho Djajusman.
Mengenai berita yang beredar ini, pihak Front Pembela Islam melalui ketuanya Munarman SH menyebutnya sebagai fitnah dari Yahya Assegaf, yang disebut Munarman sebagai antek Amerika dan Israel.
FPI sendiri memang menjadi ormas yang sering mengundang kontroversi karena berbagai tindakannya yang anarkis. Beberapa waktu lalu pernah muncul wacana untuk membubarkan organisasi masyarakat ini, namun entah mengapa wacana ini dengan segera mereda bahkan terlupakan oleh masyarakat dan pemerintah. Siapapun dan apapun yang ada dibelakang organisasi masyarakat ini, sudah selayaknya bertanggung jawab untuk menertibkan tindakan mereka, karena apa yang mereka lakukan sudah banyak merugikan dan meresahkan masyarakat.

Source : Tribunnews.com/vm